Adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. R. Maryatmo, mengatakan bahwa kunci kesejahteraan masyarakat desa adalah produksi. Pernyataan ini terasa sebangun dengan cerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mengungkapkan penuturan Presiden Tiongkok ketika olehnya ditanyakan bagaimana Tiongkok dapat melakukan perubahan yang besar. Ada tiga rahasia, demikian Jokowi mengatakan: (1) partai harus bersatu; (2) punya cita-cita besar; dan (3) infrastruktur. Jika kita menggambar dengan cara yang berbeda, maka dapat dirumuskan sbb: hanya dengan cita-cita besar, yang ditopang oleh persatuan yang kuat, dan kerja keras, maka kita akan dapat mengubah wajah negeri. Dalam konteks desa, apabila semua syarat agar rakyat desa dapat produksi dipenuhi, dan rakyat desa menjalankan kerja keras berproduksi, maka fajar kesejahteraan akan terbit, memberi terang kepada semua.

Demokrasi Kita.

Mengapa kita belum mencapai keadaan dimaksud? Ada baiknya kita melihat ke belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa peristiwa ekonomi, yang patut dicatat dan dijadikan bahan untuk refleksi. Pertama, meningkatnya jumlah orang miskin dan meluasnya angka pengangguran. Peningkatan jumlah orang miskin dikaitkan dengan melemahnya akses rakyat miskin terhadap daya beli konsumsi dan pemenuhan hak-hak lain, termasuk hak pendidikan dan kesehatan. Lapangan kerja yang sempit, sebagai akibat dari melemahnya sektor riil (produksi), juga dilihat sebagai penyebab meningkatnya jumlah mereka yang terpaksa harus berada di bawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk menjalankan reforma agraria secara bertahap dengan program redistribusi lahan, tentu harus dilihat sebagai pengakuan yang tidak terlalu cepat mengenai pentingnya segera menggerakkan sektor riil.

Kedua, suatu gejala yang oleh pengamat dan praktisi ekonomi dipandang sebagai deindustrialiasi. Sejak krisis 1997-1998, kita memang belum disajikan data mengenai proses kebangkitan pabrik-pabrik manufaktur yang sempat guncang dan malah sebagian harus tutup atau tidak lagi berproduksi. Data yang muncul justru menguatnya konsumsi, dan hal yang paling membahayakan adalah ketika konsumsi menjadi penyangga ekonomi, dalam mana pertumbuhan konsumsi memberi sumbangan yang penting bagi indeks pertumbuhan ekonomi. Praktisi ekonomi mengeluh atas kinerja perbankan yang dinilai tidak terlalu berhasil menyalurkan kredit produksi, dan sebaliknya lebih memberi peluang bagi kredit konsumsi. Praktisi ekonomi juga mengeluh terhadap kinerja pemerintah, terutama karena daya serap dana pembangunan, terutama berkait dengan pembangunan infrastruktur tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan, sehingga sumbangan belanja pemerintah terjadap gerak ekonomi tidak terlalu besar.

Ketiga, suatu kecenderungan makin derasnya arus modal, barang dan jasa yang masuk ke Indonesia, sebagai konsekuensi dari penerimaan kita terhadap liberalisasi ekonomi yang digerakkan oleh negara-negara industri besar dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional. Aksi ambil untung yang sangat dinamis di pasar uang, import kebutuhan pokok, seperti beras dan beberapa komoditi lain, dana hutang yang sebagian besar dipakai untuk belanja jasa dan teknologi dari luar, dan lain-lain, merupakan suatu trend yang sangat berbahaya, jika kita berbicara dalam konteks national interest, khususnya national power. Road map yang kita lewati, sepertinya berkebalikan dengan lintasan yang dilalui negara-negara Amerika Latin, India, Tiongkok dan juga negara-negara di Afrika bagian selatan. Pada saat kekuatan-kekuatan “Asia Afrika” mulai melakukan renegosiasi dengan kekuatan-kekuatan adidaya, kita justru mengokohkan cengkraman kekuatan global tersebut, baik melalui jalan negara ataupun melalui jalan civil society.

Apa yang paling menarik dan menantang dari tiga fakta ekonomi tersebut? Yakni tidak dilihatnya masalah-masalah tersebut sebagai tantangan bangsa, dan semata-mata dilihat hanya masalah ekonomi, yang menjadi urusan analis, pengamat ekonomi dan juga para praktisi, tentu saja para saudagar. Seluruh stakeholders, atau mereka yang peduli dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, mulai dari tingkat bawah sampai di tingkat atas, sama sekali belum melihat kemerosotan ekonomi sebagai tantangan bangsa. Lebih dari itu, apa yang mungkin memprihatinkan adalah bahwa masalah-masalah dasar tersebut, tidak dilihat sebagai bagian dari masalah politik, atau tepatnya politik dianggap atau ditempatkan sebagai hal yang tidak terkait dengan kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan produksi.

Seluruh urusan demokrasi disederhanakan sebagai urusan politik kebijakan, dalam frame yang telah menjadi mantra ajaib reformasi, yakni good governance. Tentu saja tidak ada yang salah dengan good governance. Yang menjadi masalah adalah ketika politik kebijakan dimitoskan, dan dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan krisis bangsa. Walaupun pluralitas diakui dan diterima, namun aspirinisasi politik kebijakan atau menjadikan politik kebijakan layaknya aspirin yang dapat mengobati semua penyakit, tetap berjalan. Apa yang kita khawatirkan adalah ketika persoalan-persoalan dasar yang berakar pada struktur sosial yang timpang, membias menjadi masalah-masalah politik kebijakan, atau menjadikan persoalan struktural dan kultural bangsa menjadi masalah tata kelola pemerintahan. Kita punya pelajaran yang sangat berharga ketika skema global paska perang dingin diterapkan, dalam mana persoalan ekonomi-politik, ditarik menjadi persoalan demografi, yang kemudian melahirkan program-program yang dikemudian hari bermasalah, seperti program KB, revolusi hijau, transmigrasi, dan lain-lain. Berbagai program tersebut, telah memberi alasan yang kuat bagi intervensi politik, sosial, ekonomi dan budaya, dan pada gilirannya membuka pintu bagi arus modal, barang dan jasa, secara masif. Hasilnya adalah hutang luar negeri yang tidak terbayangkan, memudarnya lokalitas akibat penyeragaman, pertanian yang tidak kunjung menguat, dan kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Sekali lagi, politik kebijakan juga diperlukan. Partisipasi mutlak dibutuhkan. Namun mendorong partisipasi hanya semata-mata mempersiapkan legal frame work, tanpa mengubah struktur ekonomi yang timpang dan tanpa memperkuat basis ekonomi rakyat, sama halnya dengan melepaskan kepala dengan tetap memegang buntutnya. Legal frame work akan membuat partisipasi lebih nyaman, akan tetapi tidak dapat menggerakkan partisipasi, karena inti dari partisipasi adalah kesadaran akan kepentingan. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga massa rakyat, yang miskin dan rentan, yang menghabiskan mayoritas pendapatannya untuk konsumsi kebutuhan pokok (makan), tidak akan mungkin dapat menjalani rutinitas partisipasi, karena jadwal politik ada di siang hari, persis ketika massa rakyat harus bekerja untuk menyambung hidup mereka. Sekali dua, rakyat dapat saja berpolitik pada siang hari, akan tetapi hal itu, pasti, dengan mengorbankan banyak hal. Sekali dua rakyat dapat dilibatkan membahas policy paper dari akademisi, namun amat sulit mengharapkan keterlibatan yang konstan, rutin, dan berkualitas, karena waktu dan kapasitas rakyat tentu berbeda dengan para penganjur politik kebijakan, yang memang menghabiskan waktu mereka untuk itu.

Berbeda dengan massa rakyat yang miskin, para penganjur politik kebijakan, yang mampu menghiasi ruang-ruang seminar yang bergengsi, yang mampu memberikan analisisnya yang sangat kritis, tajam dan menggugah, tentu saja dapat berpolitik pada siang hari, karena memang mereka bersubsidi dan tidak berkait dengan produksi rakyat, atau mereka tidak berkait dengan kerja-kerja produksi. Para penganjur politik kebijakan dan kekuatan yang mensubsidinya, tentu saja punya jasa yang sangat besar dalam mendorong partisipasi politik dan pendidikan politik bagi rakyat. Kiprah yang ada tidak perlu dihilangkan atau dikurangi kualitasnya. Malah, kiprah dan jasa tersebut, kita harapkan dapat ditingkatkan, dengan cara mentransformasikan politik kebijakan yang berakar ke luar, menjadi politik kebijakan yang berakar ke bawah, terutama agar ritme hidup para penganjur politik kebijakan sesuai dengan ritme hidup rakyat yang didampinginya. Atau ketika rakyat sendiri atas dasar kesadaran dan kepentingannya sendiri menggerakkan partisipasi, tanpa harus disubsidi atau digerakkan. Bagaimana membuat hal ini menjadi mungkin?

 Demokrasi Berkaki.

Demokrasi berkaki adalah demokrasi yang mampu menggerakkan sektor riil atau produksi. Demokrasi jenis ini adalah demokrasi yang bekerja atas dasar produksi, dan bukan atas dasar subsidi. Demokrasi jenis ini adalah demokrasi yang mengurangi konsumsi dan ikut mendorong etos berproduksi. Bagaimana menggerakkan demokrasi jenis ini? Pertama, bahwa para penganjur demokrasi tidak mudah dibiaskan pandangannya, dengan tetap melihat masalah-masalah dasar yang berakar dalam struktur sosial dan ekonomi, sebagai sumber penting berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah lain. Kita menyadari bahwa pandangan ini, tentu juga akan memberi dasar yang kuat bagi negara untuk melakukan semacam renegosiasi dengan berbagai kekuatan luar yang intervensionis dan hegemonik. Dan persis, pelajaran dari negara-negara di Asia Tengah adalah manakala negara melakukan renegosiasi dengan kekuatan adidaya, amat dibutuhkan dukungan rakyat, agar negara tidak diporakporandakan. Politik kebijakan yang cenderung mereduksi peran negara, melemahkan negara, tentu saja penting untuk demokrasi di dalam. Namun dalam konteks renegosiasi kepentingan bangsa dengan kekuatan dari luar, terutama untuk menyelamatkan asset sumberdaya alam dan lain-lain, amat dibutuhkan negara yang kuat dan berdaulat. Bagaimana formatnya? Barangkali perlu dipikirkan bersama.

Kedua, bahwa demokrasi harus berkait langsung dengan proses produksi, yang dengan demikian, keterlibatan stakeholders yang menggerakkan produksi amat dibutuhkan. Politik kebijakan, dalam konteks ini, tidak sekedar memastikan partisipasi dilindungi, akan tetapi juga memastikan bahwa partisipasi berdampak langsung pada: (1) perbaikan kualitas hidup rakyat, yang diawali dengan perbaikan daya beli dan akses pada fasilitas publik yang sesuai dengan haknya sebagai warga negara; (2) penguatan roda produksi, atau memastikan bahwa kebijakan yang ada memberikan perlindungan pada kinerja produksi, terutama berkait dengan politik perkreditan, teknologi, pasar, ekspor dan impor, serta media. Mengapa media kita masukan? Karena kita melihat bahwa media seharusnya dapat menjadi salah satu pilar penting bagi produksi, dalam hal ini meningkatkan etos produksi. Citra media yang lebih menjadi promotor konsumsi, kiranya perlu dilengkapi atau mungkin diubah, menjadi promotor produksi. Mengapa kita perlu memastikan proses penguatan produski, karena kita tidak ingin terjadi hubungan kontradiktif antara penguatan hak dan penguatan produksi, sebaliknya kita ingin adanya hubungan yang sejalan, yakni hak dipenuhi, produksi membaik.

Ketiga, para penganjur demokrasi, sudah barang tentu perlu mengubah orientasi dan melihat demokrasi dalam kacamata yang lebih luas, tidak sekedar politik kebijakan. Memang hal ini tidak mudah, sebab di luar politik kebijakan mungkin tidak terdapat subsidi. Justru disinilah tantangannya. Karena memang demokrasi seharusnya menjadi jalan bagi rakyat yang ada di lapis bawah struktur sosial untuk dapat bersuara memperjuangkan kepentingannya, dan bukan menjadi jalan bagi para penganjurnya. Kita percaya bahwa seluruh stakeholders demokratisasi, atau para penganjur demokrasi dan penggerak politik kebijakan adalah manusia-manusia pilih tanding, yang bebas dari kepentingan jangka pendek, dan dapat menempatkan kepentingan strategis rakyat dan bangsa di atas berbagai pernik kepentingan lainnya. (deje)