Kini waktunya dilakukan refleksi-kritis atas gerak langkah reformasi. Dalam perjalan reformasi, kita merasa ada hal yang kurang disadari bahwa salah satu penggerak sejarah adalah keinginan rakyat (manusia) untuk hidup “lebih” baik. Namun disini pula masalahnya. Konsep “lebih”, berwajah ganda. Dihadapan kaum the have, “lebih” menjadi berlebihan, dan sekedar melayani kerakusan. Sebaliknya, dihadapan kaum the have not yang marjinal, “lebih” menjadi semacam tuntutan hak asasi: agar manusia menjadi manusia. Dalam hal ini, negara tidak dapat lari dari kewajiban historisnya, yakni melindungi seluruh warga negara dan memajukan kesejahteraan umum.

Sayangnya, yang kerap terjadi, negara “lari” kewajibannya. Gejalanya dapat dengan mudah dilihat, yakni manakala negara makin mengambil jarak dengan pengalaman hidup rakyat (realitas sosial). Angka-angka statistik yang menunjuk prestasi, makin terasa dingin dan sunyi. Yang dinanti rakyat adalah transparansi affirmative action, yang diberikan adalah penjelasan bahwa negara sudah berbuat banyak, sudah menambah jam kerja, sedang melakukan evaluasi menyeluruh dan sudah punya rencana-rencana baru. Pertanyaan lugu, “…apakah negara dapat melakukan lebih dari apa yang kini dilakukan…”, tidak terdengar sebagai nyanyian merdu sarat harapan rakyat, tetapi mulai dibaca sebagai pamflet politik.

Harapan “lebih”.

Tidak ada yang salah dari harapan rakyat. Karena itulah, politik menjadi suci. Mengingat tugasnya membuat rakyat mencapai apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Tidak keliru jika ada yang menyebut politik sebagai panggilan. Penyebutan ini tentu bukan lantaran dalam kenyataan hidup dapat dengan mudah ditemukan. Sebaliknya, karena politik aktual lebih melayani hasrat berkuasa (dengan segala keserakahannya), ketimbang hasrat untuk melayani dan melindungi fitrah manusia yang suci.

Janji-janji sebelum duduk di kursi kekuasaan, tentu bukan sarana yang baik untuk mengkonfirmasi mengapa jarak negara dan kenyataan hidup rakyat makin lebar. Sebabnya: Pertama, ada kecenderungan dimana para pemimpin terasa makin tidak punya kemampuan untuk melihat hidup rakyat, sebagai suci dan nyata. Sekedar contoh untuk memperjelas, warga Sidoarjo yang megap-megap karena harus “bernapas dalam lumpur”, adalah nyata, bukan cerita bohong atau cerita fiksi dalam propaganda politik. Kedua, ada kecenderungan dimana para pemimpin memperlakukan negara sebagai wilayah otonom, yang tidak punya kaitan (kewajiban) langsung dengan hidup rakyat.

Barangkali kesemuanya ini lantaran ada anggapan bahwa pada pemilu 2004, yang menggerakkan sejarah adalah kekecewaan rakyat. Tentu anggapan ini tidak sepenuhnya salah. Yang perlu dilacak adalah mengapa ada kekecewaan rakyat? Jawab adalah karena rakyat mempunyai harapan yang besar untuk mendapatkan “lebih” (lebih baik dan lebih bermakna). Demokrasi jelas tidak berhenti di kursi kekuasaan. Di masa lalu, pemimpin mengubah diri menjadi penguasa, karena itu merasa demokrasi hanya alat untuk mencapai kursi kekuasaan, dan setelahnya rakyat diminta menunggu di terminal: pemilu berikutnya. Reformasi sebetulnya adalah koreksi, dan sekaligus denah yang jelas, bahwa demokrasi terus bergerak, selama harapan “lebih” dari rakyat masih ada.

Kembali Ke Awal.

Apa yang dikhawatirkan adalah rakyat yang “bosan”. Tentu bukan dalam makna psikologis, melainkan makna sosial-politik. Rakyat bukan dilayani haknya, sebaliknya harus menjalankan kewajiban konstitusionalnya: membuat negara menjadi “lebih” (baik). Pertama, rakyat baru menyadari dan harus menerima, termasuk menanggung resikonya, bahwa dalam kenyataan pilihannya tidak selalu tepat. Kedua, rakyat kehabisan cara untuk menagih pada negara, karena pengalaman hidup mereka pun, sudah tidak lagi menjadi dapat menjadi alat komunikasi politik yang efektif, sebagai akibat dari disfungsi negara. Ketiga, dalam kenyataan rakyat menjadi penanggung utama beban demokratisasi, sebagai akibat dari tidak terdistribusikannya beban demokratisasi secara adil.

Rakyat yang bosan dapat mengambil tiga pilihan ekstrem. Pertama, bersikap apatis, dan melakukan aksi pembiaran, sebagai balasan dari pembiaran yang dilakukan negara. Kedua, bersikap anti pada reformasi, dan menginginkan tatanan lama (Orde Baru). Ketiga, bersikap aktif, namun cenderung tidak “sabar” dan tidak “tertib”, sebagai cermin dari kejengkelan yang panjang. Ketiga sikap tersebut tentu bukan hal yang baik bagi transisi demokrasi, sebab lebih berpeluang menghasilkan gerak mundur, dan dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itulah, perbaikan menjadi jalan yang paling mungkin untuk menyelamatkan keadaan, dan membantu rakyat untuk memenuhi harapannya: agar manusia menjadi manusia.

Setiap pimpinan politik seharusnya mampu melihat pengorbanan rakyat ini sebagai momentum langka, dan dengan begitu menggunakan kesempatan yang ada secara baik, benar dan bermakna. Dalam kenyataan, kesediaan belajar dan menjadi pembelajar, tidak ada. Yang terjadi tidak demikian. Rakyat dibiarkan berkorban tanpa subsidi, sementara mereka yang berada di tribun, berusaha meningkatkan subsidi, dengan berbagai bentuk dan argumentasi. Oleh karena itu pula, berbagai bencana alam dan bencana sebagai akibat dari weak corporate social responsibility” (a.l. lumpur panas Sidoarjo) atau “weak corporate governance” (a.l. kecelakaan kereta, kapal, dll), tekanan sosial dan ekonomi, yang memakan korban dan menurunkan kualitas hidup rakyat, tidak berusaha direkam dalam statistik prestasi, sebaliknya angka-angka dibiarkan tidak berkait fakta (sosial), agar tidak menurunkan citra.

Profesionalisme demokrasi dipentaskan dihadapan rakyat yang dalam kesulitan dan ketidakpastian. Pimpinan politik, pejabat negara dan para “konsultan politik”, makin menjalankan peran seperti pemain profesional, yang siap mematok harga ketika musim kompetisi datang. Tentu saja tidak ada rasa risih, karena mereka menganggap hal tersebut tidak berkait dengan hidup rakyat, dan lebih-lebih tidak berkait dengan harapan “lebih” dari rakyat. Demokrasi seperti otonom dari rakyat. Demokrasi tanpa penumpang. Seperti keledai, sejarah terperangkap pada lubang yang sama: negara lebih peka dan lebih terpanggil melayani naluri kerakusan, ketimbang kepentingan rakyat yang ingin mewujudkan “agar manusia menjadi manusia”. Demi rakyat, kita percaya perbaikan akan dilakukan. Sejarah akan memastikan. (deje)