Dari orde ke orde perbincangan tentang desa masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan itu antara lain kemiskinan, kerentanan pangan (food insecurity), sengketa agraria serta problem-problem ekologis lainnya. Problematika tersebut lahir lantaran jalin-berkelindannya regulasi negara yang seringkali hadir menindih asipirasi, kebutuhan hingga karakter jati diri desa. 

Pasca reformasi aspirasi kemandirian, kedaulatan serta ‘penentuan’ nasib desa ramai digulirkan, didiskursuskan dan didesiminasi baik oleh warga dan para stakeholder lokal hingga lembaga-lembaga nirlaba, kampus serta pelbagai komunitas yang memiliki kepedulian terhadap nasib desa.

Gayung bersambut. Dipenghujung tahun 2014 Undang-Undang Desa resmi disahkan oleh DPR. Momentum ini disambut gegap gempita dari pelbagai kalangan. Inilah awal perubahan menuju desa yang mandiri dan berdaulat. Namun di lapangan, kompleksitas persoalan seperti disinggung di atas masih menjadi pemandangan yang jamak ditemui, baik dari desa yang bersinggungan dengan wilayah-wilayah urban atau perkotaan hingga desa-desa di wilayah pinggiran di pelbagai pelosok tanah air.

Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang TAP, sekaligus aktivis kebudayaan Humba, menjelaskan panjang lebar soal silang-sengkarut problematika desa baik diinternal, relasinya dengan supra desa hingga kerentanan warga desa ketika berhadapan dengan pemilik modal. “Yang hancur saat ini ialah orang desa. Tak punya kemandirian pangan karena intervensi dan penguasaan tanah oleh pemilik modal semakin kuat. Serta perlindungan pemerintah supra desa yang lemah kepada warga lokal. Di Humba saat ini, kebutuhan dasar (konsumsi) seperti beras 70 persen harus mengimpor dari daerah lain. Ketergantungan kan. Ini kan masalah,” terang Umbu.

Umbu melanjutkan, ketidakberdayaan yang dialami orang-orang desa atau warga kampung semakin diperparah dengan sikap pemerintah supra desa yang umumnya memilih ‘berkonco’ dengan pemilik modal, ketimbang melindungi warga lokal yang rentan terhadap penetrasi pemilik modal yang berlindung di bawah perizinan pemerintah supra desa bukan lewat legitimasi dari hasil perundingan dengan warga setempat.

“Jadi jika investor mau menguasai lahan warga untuk perusahaannya tinggal mengantongi izin dari kabupaten. Jika sudah punya, izin itu sering dijadikan alat intimidasi bagi warga. Meski ada warga yang melawan, tapi rata-rata di lapangan warga sungkan melawan bupati. Khusus yang terjadi di Humba ya begitu kondisinya,” papar Umbu.

Umbu juga menyinggung dampak sosial pengalihan fungsi lahan yang kian marak akhir-akhir ini. Semisal perusahaan seperti pertambangan ketika masuk dan beroperasi di pemukiman warga bukan hanya merusak habitat ekosistem atau lingkungan di sekitar wilayah itu, tetapi efek sosial yang ditimbulkan pada warga juga destruktif.

Salah satu desa Napu di wilayah Humba Timur, Umbu mencontohkan, sekarang rawan pangan. Hal itu diakibatkan karena ketika investor masuk dan mendirikan perusahaan, warga lokal yang semula bermata pencaharian sebagai petani beralih profesi menjadi karyawan atau buruh di perusahaan tersebut. Peralihan profesi tersebut meninggalkan lahan-lahan pertanian yang menganggur. Tanah tak produktif karena tak digarap. Warga yang semula menggantungkan basis kebutuhan konsumsinya dari pertanian setempat, kemudian mengalami kerentanan pangan. Karena suplai kebutuhan konsumsi warga pada akhirnya bergantung dari pasokan daerah luar.

Kondisi ini pula yang menyebabkan mudahnya para pemilik modal menguasai tanah di desa-desa. Jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tak mungkin regulasi desa yang belum lama ini disahkan hanya menjadi ‘macan ompong’, tak punya taring kewenangan untuk merebut kembali otonomi desa. Disinilah pentingnya ikhtiar bersama untuk merumuskan, mengartikulasi serta menerjemahkan semangat dan substansi yang dikandung UU Desa.

Umbu menyarankan beberapa hal. Pertama, desa harus memiliki kewenangan yang kuat dalam menentukan nasibnya. Kedua, diinternal desa sendiri harus memiliki konsepsi tentang masa depannya dalam bentuk blue print yang menyangkut konsep pembangunan dan kesejahteraan yang tidak mencerabut warga dari akar sosial dan kebudayaannya. Jika prasyarat-prasyarat itu terpenuhi, substansi UU Desa bukan hanya sekadar angan-angan di atas kertas belaka. (antok)