Oleh: W. Riawan Tjandra

Istilah emphatic governance terkesan mengandung dimensi nilai (value) dan pemihakan. Dimensi nilai terkandung di dalam peristilahan itu dikarenakan memberikan penekanan terhadap faktor kultur dalam cara mengelola pemerintahan. Hal ini dianggap penting karena pemerintahan bukan sekedar persoalan tekhnis administrasi atau tekhnokrasi semata-mata, namun di dalamnya sarat dengan pertimbangan moralitas dan keberpihakan kepada pihak yang lemah/miskin/tersingkir/diabaikan (preferential option for the poor).
Dimensi pemihakan dirasakan penting karena memerintah tak lain adalah melayani (bahasa Latin: administrare). Melayani memerlukan pemahaman mengenai karakteristik subjek yang dilayani. Dalam konteks tersebut, rakyatlah yang menjadi subjek sekaligus sumber otoritas bagi kekuasaan pemerintah. Sementara itu, masih terjadinya kemiskinan dan pemiskinan yang meluas di kalangan rakyat, memberikan alasan kuat bagi diperlukannya strategi pemihakan.
Dalam konteks bahasa, istilah emphatic sendiri bermakna “tegas.” Tetapi akar katanya emphasis, berarti “memberikan penekanan.” Kiranya peristilah emphatic governance bisa dimaknai sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan memfokuskan pada suatu masalah tertentu. Fokus yang kiranya diperlukan untuk mengelola urusan-urusan publik sangat dipengaruhi sintesis antara faktor urgensi/kebutuhan yang mendesak dan faktor kapasitas penyelenggara pelayanan publik tersebut. Faktor yang pertama tentu idealnya diperoleh dari hasil analisis kebutuhan masyarakat.
Per teori, Pemerintah pada hakikatnya menjalankan fungsi pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pelayanan publik (public service). Di antara fungsi-fungsi itu, yang utama adalah fungsi pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah harus mengetahui saat yang tepat kapan harus berfungsi sebagai steering, dan kapan sebagai rowing. Hal ini penting, agar pemerintah tidak berkedudukan sebagai agen tunggal dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan.
Praksis politik di tanah air saat ini ditandai dengan semakin bergesernya konsepsi negara hukum (legal state) menjadi negara politik (political state). Penegakan hukum terlihat dikontrol oleh dominasi aktor atau kepentingan yang berimplikasi terhadap semakin kuatnya tekanan hukum ke bawah, namun hukum tak berdaya berhadapan dengan kuasa politik dan kuasa ekonomi/modal atau sindikasi keduanya. Kartel politik dan politisisasi dana aspirasi merupakan contoh-contoh yang memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh politik aktor/elite dalam mengontrol kuasa negara. Kuasa politik juga bisa menjadikan para penegak hukum sebagai pion yang bisa dimainkan untuk menekan lawan-lawan politik dari penguasa, meskipun di ruang publik ramai ditampilkan politik simbol “demi tegaknya supremasi hukum”.
Tidak salah kiranya jika Marx pernah menyatakan bahwa hukum sebenarnya bersifat instrumental karena merupakan alatnya penguasa dan lahir dari kesadaran palsu yang mewujud dalam ideologi. Demikian juga bahasa Negara sering menggunakan semiotika yang berubah-ubah dan menggunakan politik anggaran serta kontrol politik untuk menundukkan rakyat dan daerah, dan sering tanpa pernah sungguh-sungguh (mau) tahu realitas politik lokal yang dihadapi oleh rakyatnya di daerah. Dalam konteks bencana alam yang pernah terjadi di beberapa daerah, termasuk di Bantul, Negara seringkali memaksakan skema sentralistik untuk kondisi-kondisi yang sifatnya localized. Dinamika lokal tidak sungguh-sungguh menimbulkan empati Negara untuk berangkat dari penderitaan korban di daerah. (Aktor-aktor) Negara hanya butuh citra dan politik berita.
Di era demokrasi deliberatif, dalam pandangan Habermas hukum berfungsi sebagai “sarana organisasi kekuasaan politis” dan sebagai “stabilisasi ekspektasi perilaku dengan menjamin relasi-relasi simetris para subjeknya”. Fungsi paradoksal dari hukum deliberatif tersebut menjadikan hukum menjalankan sebuah fungsi integrasi sosial. Dalam konteks tersebut konsep emphatic governance memperoleh ruang untuk hadir bersama dengan hadirnya negara secara riil di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan.
Negara politik yang dikendalikan oleh syahwat kuasa politis akan melibas ide emphatic governance, karena negara politik sesungguhnya abai terhadap rakyatnya. Instrumentasi hukum di bawah kendali kartel politik atau kartel ekonomi yang hadir di balik baju negara sebenarnya telah menjadikan negeri ini meredefinisi dirinya sebagai antek kartel dagang internasional yang bisa berganti-ganti wajah ketika melakukan penetrasi terhadap negara. Sesungguhnya di ruang publik selama ini juga sering ditampilkan tayangan “pornografi” ketika negeri ini melakukan “perselingkuhan” dengan kuasa modal atau kuasa ekonomi yang bermain di aras negara atau internasional dan menjadikan rakyat sebagai tumbal serta jaminan hutang. Maka, Habermas menyarankan agar legitimas hukum bisa diperoleh, hukum harus dihasilkan melalui diskursus praktis, bukan fiksi rasional yang kontra-faktual di hadapan kondisi-kondisi konkret sebagaimana selama ini disuarakan oleh Rousseau dan menginspirasi bangunan hukum di negeri ini.
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, aktivis sosial.