bondan nusantaraPenulis: Bondan Nusantara

Ketika kebudayaan menjadi anak tiri pembangunan, yang paling dulu terjadi adalah ketiadaan identitas diri. Sebab pada hakekatnya, kebudayaan adalah fondasi cara berfikir, sikap dan perilaku manusia dalam sebuah Negara

SEJARAH telah memberi bukti. Ketika Bung Karno memimpim negeri ini dengan tiga konsep besarnya menyangkut soal ekonomi yang mandiri (berdikari), politik luar negeri yang bebas aktif serta kebudayaan nasional yang berkepribadian, rakyat seolah mendapat gambaran yang jelas. Cara berfikir, sikap dan perilaku kesehariannnya, termasuk sikap dalam berbangsa dan bernegera terfigurasi oleh ketiga hal yang secara gamblang mudah dimengerti dan dipahami.

Konsep itu tentu tak lahir secara mendadak. Atau sekadar lontaran bersifat temporer, tetapi lahir berdasar pemikiran dan penggalian sekaligus kecerdasan yang boleh dikategorikan luar biasa. Sebab Bung Karno tak hanya melihat Indonesia masa lalu dan masa kini, melainkan juga memiliki wawasan yang luas untuk menggagas terwujudnya Indonesia sebagai sebuah Negara besar yang punya identitas alias jatidiri di masa yang akan datang.

Adalah benar rumusan Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) yang menyebut bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Pemikiran ini lahir – atau paling tidak diilhami – berdasar pemahaman dan keyakinan perlunya meletakkan tantularisme (Bhineka Tunggal Ika karya Mpu Prapanca yang terbaca dalam buku Negarakertagama) sebagai kerangka dasar bagi masyarakat saat itu dalam berbangsa dan bernegara.

Bahasa kekuasaan boleh saja menyebut pemerintahan Soekarno sebagai jaman Orde Lama (agar terkesan kolot, kuno, buruk, dibanding Orde Baru dan reformasi), namun justru ketika itulah kebudayaan menemukan ruang sekaligus eksistensinya sebagai sarana pembentukan karakter bangsa Indonesia yang bersumber pada lokalitas dan keberagaman tanpa harus saling mematikan.Nilai-nilai kearifan yang lahir dari budaya setempat justru ditempatkan sebagai garda depan dan etalase kebudayaan Indonesia secara menyeluruh. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana dengan Orde Reformasi yang diyakini lebih baik dari orde-orde sebelumnya?

*****

SECARA jujur harus dikatakan, Reformasi belum meletakkan kebudayaan sebagai garda depan pembangunan karakter bangsa. Keberagaman yang sejatinya adalah rahmat sekaligus kekuatan justru berubah menjadi sarana dan ajang konflik berkepanjangan. Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal malah dianggap benda usang yang tak perlu lagi diurus dan diolah menjadi tata nilai terbarukan dalam dinamika jaman yang dari ke hari, tahun ke tahun semakin berat dan beragam.

Bayangkan saja. Bagaimana mungkin anak-anak memahami pentingnya keberagaman jika sejak dini sudah diajari untuk saling mengalahkan lewat konsep rangking dalam dunia pendidikan? Bukankah itu berarti menanamkan konsep “kalah – menang“ (dan bukan kebersamaan serta keragaman) sebagai fondasi utama? Bagaimana mungkin anak-anak memahami pentingnya saling menghargai ketika sejak dini sudah diajari untuk secara tegas untuk membedakan antara “kita” dan “mereka?” Maraknya tawuran antar pelajar adalah salah satu contohnya, sebab “kekitaan” tak lagi ada karena terdesak oleh paham pemecah belah.

Pada titik inilah “kekitaan” sebagai wujud implementasi “Tungal Ika” menemukan jalan buntu, sehingga konsep tantularisme tidak lagi utuh karena sebagian orang mengatakan, keberagaman adalah sebuah hal yang mustahil di era modern. Kecuali itu, keterpinggiran budaya lokal diakibatkan oleh derasnya arus budaya global yang mampu menawarkan tata nilai baru yang dianggap lebih baik. Di sisi lain, masyarakat dianggap tidak siap menerima globalisasi sehingga menjadi gagap dan kehilangan rasa percaya diri pada budaya nenek moyangnya. Benarkah demikian?

Bisa benar bisa tidak. Sebab masyarakat memiliki Negara yang berkewajiban menyejahterakan kehidupan rakyatnya, sebagaimana disebut secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sejahtera, tentu saja tak hanya menyangkut kebutuhan lahiriah dan batiniah, melainkan juga menjaga dan melestarikan budaya bangsa sebagai warisan luhur sekaligus identitas diri sebuah bangsa.

Pada tahap inilah, Negara menemui jalan buntu untuk mempertahankan kebudayaan sebagai salah satu pilar penyangga jatidiri. Karena Negara gagal mencari rumusan baru tentang kebudayaan nasional, sehingga dicarilah argumentasi yang masuk akal dengan mengatakan masyarakat tidak siap menerima sekaligus menyeleksi gelombang kebudayaan baru yang disebut sebagai budaya global.

Kita sama-sama melihat. Ketika masyarakat yang tidak lagi merasa punya benteng dan acuan tentang cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang bersumber pada kebudayaan bangsa seperti rumusan Ki Hadjar Dewantara, yang muncul kemudian adalah menguatkan sikap individualisme. Kebersamaan dan keberagaman yang telah dilakoni dan diyakini selama ratusan tahun, terkikis oleh paham baru yang bersumber pada kepentingan diri. Konsep “menang – kalah, aku bukan kamu, kita bukan mereka” kian jelas mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, beragam konflik – berskala kecil maupun besar – marak bermunculan di tengah kehidupan sehari-hari. Kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa, terlidas oleh kepentingan diri dan kelompok untuk memenangkan pertarungannya.

*****

ADALAH sebuah gagasan briliyant ketika Taufik Kiemas (almarhum) yang juga Ketua MPR RI merumuskan pembangunan bangsa lewat konsep Empat Pilar (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebab selama ini, yang selalu mengedepan – bahkan dikedepankan – adalah persoalan politik dan ekonomi. Sedangkan kebudayaan, seolah menjadi anak tiri yang terabaikan.

Memang, tak ada salahnya mengedepankan ekonomi sebagai lokomotif pembangunan mengingat problem yang muncul begitu banyak dan krusial. Kendati demikian, harus diingat bahwa meletakkan ekonomi sebagai garda depan pembangunan, bukannya tanpa resiko karena ekonomi tak hanya berdampak pada pertumbuhan semata tetapi juga berkait erat dengan kesenjangan. Terlebih lagi jika konsep yang diterapkan mengacu pada kapitalisme dan liberalisme. Jelas, kesenjangan akan semakin nyata.

Ketika reformasi digulirkan. Kita sudah sama-sama sepakat untuk menganut paham demokrasi. Akan tetapi, kita belum siap betul, demokrasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk Negara yang didominasi oleh berbagai suku dengan ragam buadaya berfikir, bersikap dan berkeyakinan berbeda-beda?

Yang jelas, demokrasi yang sudah disepakati sebagai alas, masih dimaknai dalam konsep “kalah – menang.” Bahkan tidak dilandasi kearifan dan jiwa besar untuk mengedepankan kepentingan bangsa, dibanding kepentingan diri. Sikap hidup “Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe” yang berarti menyingkirkan kepentingan diri – mengutamakan kerja optimal sudah kehilangan tajinya. Malah tak lagi diyakini sebagai sebuah nilai luhur dalam pengabdian diri dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna “Tan Hanna Dharma Mangrowa” yang berarti tidak ada bakti (kerja luhur) yang setengah-setangah kini tak lagi gampang dijumpai karena ternoda oleh perilaku banyak pemimpin yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mencari kekayaan diri tanpa peduli penderitaan orang lain. Kerja (dharma) sebagai sebuah kerja yang luhur sekaligus menunjukkan produktivitas manusia, berubah maknanya menjadi “kesempatan” untuk memperkaya diri.

Untuk itulah, kita memerlukan rumusan baru tentang sikap dan perilaku berbangsa dan bernegara di jaman yang semakin canggih di bidang teknologi, namun juga sarat persoalan yang tak mudah dirampungkan. Yang tak kalah pentingnya adalah memiliki politik kebudayaan yang lebih jelas dan gambling. Semua peristiwa yang terjadi, haruslah dilihat tak hanya dari sisi politik, ekonomi dan sosial, melainkan dari sisi kebudayaan yang selama ini – sekali lagi – dianggap tidak terlalu penting untuk membangun sebuah bangsa.sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan China. Meski mengalami kemajuan di bidang ekonomi namun soal kebudayaan tetaplah terpelihara secara apik.

Adalah keliru jika kita tidak belajar dari Negara lain, bagaimana mereka membangun bangsa dan negerinya tanpa menganak-tirikan kebudayaan sebagai identitas utama. Menyingkirkan kebudayaan untuk tidak menjadi bagian penting sekaligus integral dari dinamika pembangunan, berarti pula mengabaikan terbentuknya bangsa yang berkarakter, bangsa yang memiliki identitas diri dan keyakinan diri bersaing dengan bangsa lain. Ketidak-percayaan sebuah bangsa pada budaya sendiri akan melahirkan generasi yang gamang dan mudah terombang-ambing jaman. Mereka hanya akan menjadi pemakai, peniru, dan bukan pencipta sekaligus kreator yang handal!

[Penulis: Budayawan]