Sebagaimana telah diduga, bahwa kebijakan pemerintah untuk melepaskan harga BBM, akan membawa dampak yang sangat luas dan sekaligus dampak strategis bagi bangsa ini. Salah satu dampak langsungnya adalah melonjaknya jumlah mereka yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Kondisi ini sangat ironis, mengingat dalam berbagai siaran resminya, pemerintah mengatakan bahwa kebijakan yang diambil tidak dimaksudkan untuk “menyengsarakan rakyat”, akan tetapi merupakan tindakan yang justru untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Program bantuan langsung tunai, diklaim pemerintah sebagai upaya penyelamatan, dan karena itu pemerintah minta didukung masyarakat, karena programnya untuk menolong orang miskin.

Dalam kondisi yang demikian ini, sebetulnya para pengamat atau pakar tidak dibutuhkan, karena pemerintah sedang berpolemik secara langsung dengan realitas social. Setiap pernyataan pemerintah, langsung dijawab oleh kenyataan. Lihat saja bagaimana kisruhnya pembagian bantuan tunai langsung yang bernilai Rp.100.000,00. Bahkan dibeberapa daerah, pembagian BLT telah memicu konflik horizontal yang memakan korban jiwa. Di beberapa daerah, orang memaksa didaftar menjadi keluarga miskin demi mendapatkan BLT 100 ribu. Pada bagian lain, kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan tarif transportasi, komunikasi dan jasa. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Singkat kata, inflasi naik! BPS menyebutkan bahwa inflasi kali mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir (Januari-Oktober 2005, mencapai 15,65%). Sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah telah keliru dalam menghitung dan korbannya adalah rakyat – terutama mereka yang ada di lapis bahwa struktur social.

Menghadapi situasi yang demikian ini, marilah kita pulang pada konstitusi atau fondasi bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea ketiga dengan tegas dinyatakan: ”…Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya…”. Semangat berbangsa ini, penting untuk menjadi optic dalam melihat perkembangan actual dewasa ini. Terutama untuk memeriksa dengan seksama apakah proses yang kini berjalan sedang meningkatkan kualitas kehidupan kebangsaan kita, atau sebetulnya suatu gejala kea rah penggerogotan nasionalitas rakyat. Kita sangat khawatir jika proses ini pada akhirnya akan mengundang rakyat bertanya: apa guna menjadi orang Indonesia; apa guna merdeka dari pemerintah colonial, jika hidup lebih sengsara. Benih-benih yang dapat merusak nasionalitas rakyat sedang ditaburkan oleh kebijakan pemerintah. Karena itu, pemahaman yang utuh amat diperlukan, agar kita memiliki pegangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, tentu dengan arah membangun kehidupan kebangsaan yang bebas.

Neoliberalisme.

Sulit rasanya mengingkari masuknya skema neoliberalisme dalam tatanan bernegara kita. Apa yang dibayangkan neoliberalisme pada dasarnya telah merasuki berbagai sendi kehidupan negara. Pada aras legal-formal, kita menyaksikan bagaimana kekuatan neoliberal telah berhasil mendesakkan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat dengan melucuti peran negara. Penghapusan subsisi merupakan bentuk yang paling vulgar pengusiran negara dari tugas-tugas utamanya mengurus rakyat, terutama golongan miskin. Pemerintahan diarahkan untuk bekerja memberikan layanan seperti layaknya bisnis belaka.

Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah disibukan oleh tiga urusan utama, yakni: Pertama, melayani permintaan negara-negara donor dan kekuatan kapital dibelakangnya untuk mengurangi peran negara dalam bentuk menurunkan belanja negara, termasuk subsidi, melakukan privatisasi, dan berbagai skema lain dalam platform yang didisain oleh bank dunia, imf, dan mesin ekonomi lainnya. Kedua, melayani skema pembangunan dengan hutang, dalam mana negara telah dijebak dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan dan terus menerus menjadi mesin penyedot kekayaan nasional. Dan ketiga, melayani permintaan global untuk membuka pintu selebar-lebarnya, sehingga segala jenis hambatan, bea masuk dan lain-lain, yang merupakan mekanisme proteksi bagi kekutan nasional, harus dihilangkan. Sejalan dengan itu pula, negara diminta untuk memberikan berbagai kemudahan, termasuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, yang bukan untuk pertumbuhan usaha kecil menengah, melainkan untuk kepentingan big capital.

Kebijakan kenaikan harga BBM, yang pada dasarnya merupakan implikasi dari penghapusan subsidi, dapat dipandang sebagai bagian dari tiga urusan di atas. Dengan demikian, rakyat sesungguhnya sedang dipertontonkan atau melihat secara langsung, bagaimana negara sedang diseret ke dalam arus anti rakyat, dan masuk dalam skema yang lebih mencerminkan kepedulian negara pada aspirasi global, ketimbang pada jeritas aspirasi rakyat. Apabila hal ini terus berlangsung, maka dapat dipastikan bahwa sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sedang digerogoti atau dihilangkan fondasinya. Konsep berkebangsaan akan menjadi abstrak ketika basis material dari jiwa kebangsaan dicabut. Rakyat berkepentingan untuk bernegara, karena memiliki kepastian mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara. Jika alas an rakyat untuk bernegara dihilangkan, maka dengan sendirinya semangat kebangsaan akan tidak punya makna. Pendirian negara pun, lambat-lambat laun akan kehilangan relevansinya.

Kembali Ke Fondasi Negara.

Garis negara pada dasarnya telah ditetapkan, yakni membangun berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kebebasan yang dimaksud disini tentu saja dalam makna yang luas, termasuk didalamnya adalah kebebasan dari berbagai hal yang menghalang-halangi realisasi potensi kemanusiaannya, a.l: kemiskinan, rejim otoriter, kesenjangan social dan lain-lain. Negara harus diperkuat. Bukan untuk menjadi rejim otoriter, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Orde Baru, melainkan menjadi organisasi kekuasaan rakyat yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat, dan menjadi wahana perjuangan rakyat dalam mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi nasional.

Oleh sebab itulah, pemerintahan seharusnya berjalan di atas rel kepentingan nasional, seperti yang digariskan konstitusi. Kita tidak mungkin membiarkan pemerintah ke luar dari relnya. Berbagai pemikiran perlu dikembangkan, terutama untuk mengingatkan dan mengontrol pemerintah agar tetap berjalan di atas rel kepentingan rakyat. Pada sisi yang lain, pemerintah harus lebih terbuka dan menjauhkan diri dari sikap yang arogan – merasa paling benar dan merasa sedang memperbaiki kehidupan rakyat, padahal dalam kenyataan tidak demikian adanya. Mereka yang berkepentingan dengan kebutuhan Negara Republik Indonesia, harus memutar sel-sel otak dan memeras keringat, agar sebagai bangsa kita dapat segera keluar dari krisis, terutama agar keyakinan rakyat tidak goyah karena kesulitan yang terus datang. Merubah keputusan kenaikan harga BBM, dengan demikian merupakan bagian penting dari upaya agar ikatan rakyat dan negara tetap kokoh – bahwa mereka merasa ada gunanya menjadi warga Negara. Kita khawatir proses yang sedang berjalan merupakan upaya untuk merenggangkan nasionalitas rakyat, merenggangkan keutuhan republic, dan melapangkan jalan bagi neoliberalisme atau dalam bahasa Ir. Sukarno: neokolonialisme!