Gagasan pembaruan desa, bukan lagi menjadi wacana, melainkan sudah menjadi suatu gerakan. Hal ini bisa dilihat dari adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Bagi yang berpikiran ke depan, tentu melihat proses ini sebagai titik awal yang positif untuk membuat lompatan ke depan yang lebih konstruktif. Bagi yang berpikiran ke belakang, pesimis, dan penyedih, maka tentu tidak akan bisa melihat prospek dari proses yang sudah berjalan. Yang pesimis, akan melihat gagasan pembaruan desa hanya sebagai wacana. Sementara yang optimis, akan segera berpikir kongkrit, mengembangkan kerangka kerja.

Komitmen Kabupaten.

Pembaruan Desa tentu sangat berkait dengan pembaruan kabupaten. Kedua jenis pembaruan ini, sesungguhnya memiliki kaitan yang sangat erat. Bisa dikatakan bahwa pembaruan desa tidak mungkin berlangsung jika pihak kabupaten tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembaruan. Sebaliknya pembaruan kabupaten tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pembaruan desa. Saling keterkaitan ini merupakan hal penting yang patut disadari semua pihak.

Di beberapa kabupaten, kita dapat melihat suatu geliat pembaruan, dari beberapa segi penting, yang sesungguhnya dapat dilihat sebagai pijakan kuat untuk proses pembaruan desa, yakni: Pertama, usaha untuk memperkuat sektor pertanian, dalam rangka mengurangi jumlah mereka yang miskin dan meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Kedua, usaha untuk memperkuat sektor pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, termasuk sumberdaya manusia desa. Ketiga, usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui perbaikan pelayanan dan pemberian subsidi bagi mereka dan juga layanan gratis.

Beberapa hal ini hanyalah sebagian dari sekian langkah kabupaten yang memiliki daya proyeksi ke depan, memperkuat masyarakat. Kini dengan terbitnya UU Desa, dapat dikatakan bahwa pintu semakin terbuka. Kesadaran ini sangat penting, agar dalam proses selanjutnya, desa tidak lagi menggantungkan diri pada kabupaten. Desa harus mengingat dan menyadari bahwa jaman sudah berubah. Setiap perubahan mengandalkan prakarsa masyarakat. Artinya, tidak mungkin lagi desa terlalu mengandalkan pihak lain untuk ambil prakarsa. Akses yang dibuka, atau pintu yang sudah dibuka harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Tidak ada kata menunggu dalam kamus pembaruan desa.

Kerangka Kerja.

Kalau para pihak sudah bergerak, maka apakah itu berarti bahwa mereka yangharus menyusun kerangka kerja? Tentu saja tidak. Sebab pembaruan desa untuk masing-masing desa memiliki karakter tersendiri. Prakarsa desa akan menentukan arah dan bentuk pembaruan desa yang akan berlangsung. Lantas bagaimana kerangka kerja yang harus dikembangkan?

Kita melihat setidak-tidaknya ada empat hal yang patut mendapatkan perhatian dalam proses pembaruan desa, yakni: Pertama, upaya pemberdayaan masyarakat, dalam kerangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Kita harus mengakui bahwa selama ini keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa, masih belum optimal. Kebiasaan untuk berdiam diri dan menganggap bahwa semua urusan bukan urusan rakyat, melainkan urusan pamong, tentu harus diubah. Oleh sebab itu, pemberdayaan ini dapat diwujudkan dalam beberapa langkah: (1) optimalisasi prakarsa rakyat dalam ikut membuat kebijakan dan realisasinya; (2) menumbuhkan rasa kepemilikan asset-asset desa; (3) meningkatkan dan menumbuhkan kelompok usaha ekonomi produktif; dan (4) kesediaan masyarakat untuk mematuhi aturan main yang ada.

Kedua, mendorong proses pembaruan watak pamong desa, agar bisa menjadi “pelayan” masyarakat, yang memiliki ciri aktif dan inovatif. Pamong tidak bisa lagi bergaya seperti masa lalu, yang terkesan hanya menjadi penjaga “kekuasaan”. Pamong harus dilihat sebagai orang yang bekerja untuk masyarakat. Untuk keperluan ini, dibutuhkan langkah-langkah: (1) upaya untuk meningkatkan kinerja. Dapat dilakukan dengan peningkatan SDM, fasilitas dan insentif; (2) memberikan akses yang lebih besar untuk berkreasi, mengembangkan program, dan seterusnya. Model adanya dana stimulan, barangkali baik untuk merangsang kreasi dari para pamong; dan (3) mengusahakan pengembangan jaringan kerjasama, baik antar desa ataupun dengan pihak-pihak lain. Dalam masalah ini pamong harus bisa “gaul”, berinteraksi dengan sebanyak mungkin “pihak”. Akses yang lebih besar tentu akan meningkatkan akses desa dalam usaha pembaruan.

Ketiga, mengembangkan kerjasama antar desa yang saling memperkuat. Patut disadari sepenuhnya bahwa sumberdaya alam yang merupakan asset desa, tidak selalu berdiam atau hanya ada di satu desa. Kerapkali sumberdaya alam, membujur atau melintasi beberapa desa, seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Terhadap asset yang demikian, untuk pengelolaannya dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sangat tidak mungkin jika hanya mengandalkan kerja satu desa. Kerjasama sangat dibutuhkan. Terutama kerjasama yang dapat membangun suatu siklus produksi. Bila dapat dikembangkan model ini, maka dapat dibangun suatu model kantong-kantong pertumbuhan ekonomi, yang merupakan gabungan kerja beberapa desa.

Keempat, mengembangkan produk-produk unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama yang lebih luas, baik kerjasama dalam satu kecamatan, beda kecamatan, ataupun beda kabupaten. Kemampuan untuk membangun akses yang lebih luas, akan membuat produk dari satu desa bisa digunakan oleh desa yang lain, atau bahkan bisa diolah lebih jauh dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Model yang demikian ini sangat perlu dikembangkan dan berkembang atas prakarsa masyarakat, agar produksi yang dikreasi dapat berkelanjutan. Pada masa depan, usaha ini dapat ditingkatkan untuk membangun pasar antar desa, sehingga peluang pemasaran menjadi bertambah luas, yang dengan sendirinya akan meningkatkan gairah berproduksi.

Keempat segi ini adalah beberapa langkah yang dapat dikembangkan dalam kerangka pembaruan desa, khususnya bila dilihat dari perspektif eksekutif desa. Kerangka ini sudah tentu akan berbeda bila disusun oleh legislatif desa, dan juga jika disusun oleh masyarakat sendiri. Lantas mana kerangka yang paling ideal? Suatu kerangka ideal, tentu saja tidak ada. Yang ada adalah kerangka hasil kesepakatan antar berbagai pihak di desa. Kesediaan untuk duduk bersama, membicarakan masalah bersama, dan merumuskannya secara bijak, akan menjadi titik penting proses pembaruan desa.

Komitmen Desa.

Proses realisasi pembaruan desa, dengan menggunakan kerangka di atas, tentu saja mengandaikan adanya komitmen yang kuat dari desa. Tanpa komitmen yang kuat dari desa untuk mengubah dirinya maka mustahil pembaruan akan berlangsung. Komitmen desa dibutuhkan, agar memperjelas watak pembaruan desa yang akan dilakukan. Yang hendak disasar atau yang hendak dituju bukanlah pembaruan desa dengan prakarsa kabupaten, meski kabupaten memiliki komitmen yang kuat mengenai masalah ini, melainkan pembaruan yang berbasis prakarsa dari masyarakat desa sendiri. Komitmen desa, dengan sendirinya menuntut sejumlah syarat.

Pertama, kesediaan masyarakat untuk mulai mengembangkan apa yang digambarkan sebagai keswadayaan. Suatu bentuk keswadayaan tidak perlu diartikan secara sempit sebagai kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana fisik. Keswadayaan harus berarti yang lebih luas, yakni kemauan masyarakat untuk mengusahakan perubahan bagi desanya sendiri. Sejauh mungkin desa mengandalkan apa yang dimilikinya.

Kedua, kesediaan untuk meninggalkan yang buruk, dan mengembangkan tradisi yang baik. Tradisi yang buruk antara lain adalah tradisi menggantungkan diri pada orang lain, pasif dan menunggu petunjuk. Pembaruan desa haruslah dilandasi dengan etos baru, yang mandiri, aktif dan penuh prakarsa. Meninggalkan tradisi tentu bukan hal yang mudah, kita membutuhkan waktu.

Ketiga, kesediaan desa untuk berangkat dari dalam, atau berangkat dari potensi yang ada. Tradisi ini dibutuhkan, agar berkembang semacam kemampuan untuk menggali potensi yang ada di desa. Di masa lalu, desa dibutakan atas potensi yang dimilikinya. Saat ini desa perlu diperkuat agar bisa mendeteksi dan menghitung potensi yang dimilikinya. Desa harus lebih awas mengenali apa yang dimiliki, ketimbang apa yang tidak dimiliki, agar tidak selalu berharap ke luar.

Ketiga hal ini sebagian segi yang perlu dikembangkan, agar komitmen desa bisa menjadi lebih nyata. Sebagai ikatan dari kesemua itu, maka sangat mutlak adanya kesediaan untuk bekerja secara sinergi. Tiga elemen utama penggerak pembaruan desa, yakni masyarakat, legislatif dan eksekutif, perlu membangun kerjasama yang baik, agar perbedaan bisa menjadi kekuatan desa, dan bukan sebagai masalah. Bergandengan tangan untuk kebaikan, sangat dibutuhkan di masa depan, agar tanggungjawab pembaruan desa tidak hanya dipikul satu pihak melainkan semua pihak, dimana eksekutif desa, lurah, adalah satu satunya. (beberapa bagian dari naskah ini telah disesuaikan)