Pembangun hijau kini menjadi isu yang krusial. Telah berlangsung berpuluh-puluh tahun pembangunan ekonomi membawa kerusakan pada lingkungan. Strategi pembangunan yang carbon-intensive dari abad kesembilanbelas dan keduapuluh bukan lagi pilihan yang bijak, bukan saja karena ancaman yang nyata dari strategi pembangunan itu terhadap keselamatan bumi tapi juga karena akibatnya bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Strategi pembangunan yang rendah karbon semakin dilihat sebagai alternatif saat ini dan sudah ada banyak inisiatif di berbagai sektor industri dan kegiatan ekonomi yang berjalan dalam kerangka strategi itu. Masalahnya berbagai inisiatif ini masih sporadis sifatnya sehingga belum menunjukkan hasil dan dampak yang signifikan. Konsolidasi di tingkat pemikiran dan praktek masih perlu dilakukan untuk menjadikan produksi rendah karbon sebagai dasar dari strategi pembangunan.

Telah terjadi kesenjangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan menjaga kelestarian lingkungan, hal ini disebabkan pola pembangunan ekonomi yang cenderung eksklusif dan didominasi oleh sektor industri modern dengan modal besar. Di kawasan perdesaan kepemilikan dan kendali atas penggunaan lahan bergeser dari petani dan masyarakat desa ke tangan non-petani dan industri modern.

Masyarakat desa yang paling berkepentingan akan pelestarian lingkungan tidak berdaya menghadapi derasnya investasi yang mengubah ruang sosial mereka secara drastis. Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan ini mendorong jutaan petani dan masyarakat desa untuk keluar dari tempat asal mereka mencari penghidupan baru – dan dengan begitu menimbulkan masalah baru – di kota.

Untuk itu dibutuhkan pola pembangunan yang baru. Pembangunan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah kabupaten tentunya memegang peran penting dalam hal ini. Oleh karena itu, Konsorsium Hijau yang tengah mengembangkan konsep pembangunan hijau merangkul pemerintah kabupaten untuk menjalankan pembangunan hijau di berbagai daerah.

Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) antara Konsorsium Hijau dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dalam kegiatan Academic and Policy Meeting “Menyusun Peta Jalan Pembangunan Hijau Kabupaten” yang dilaksanakan pada Kamis, 28 Mei 2015 di Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Dari Kabupaten Sumba Tengah diwakili oleh Wakil Bupati Umbu Dondu dan dari kabupaten Tanjung Jabung Timur diwakili Agus Pringadi,S.Sos Kepala Bappeda Tanjung Jabung Timur. Sedangkan dari Konsorsium Hijau MOU ditandatangani oleh Dr. R. Maryatmo, Ketua Konsorsium Hijau.
Konsorsium Hijau sendiri merupakan dibentuk oleh beberapa lembaga yang bertujuan untuk mengembangan pembangunan hijau di Indonesia. Tergabung dalam Konsorsium Hijau antara lain Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Brawijaya, Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), Bina Swadaya Konsultan, Sajogya Institute, Mubyarto Institute, dan Rumah Suluh.