Memedi Sawah Menuju Memedi Tani

said-tuhuleley
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah DR (HC) Said Tuhuleley meninggal dunia pada Selasa (9/6) lalu. Ia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk dakwah bagi pemberdayaan dan pemajuan masyarakat. Redaksi mengangkat kembali tulisan ini untuk mengenang kepergiannya.

MEMAHAMI KENYATAAN
Fenomena awal Abad XX tidak berbeda jauh dengan apa yang kita rasakan di akhir Abad XX sampai awal Abad XXI saat ini. Yang berubah hanyalah “berhala”nya, meminjam istilah yang digunakan Agus Salim di dalam “Fajar Asia” no 170, sebagaimana secara kritis dikutip Bung Karno dalam artikelnya di “Soeloeh Indonesia Moeda”, 1928 (Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, 1965). Kalau dahulu bangsa-bangsa yang merasa dirinya paling beradab itu bertindak atas nama “tanah air”, maka sekarang ini mereka bertindak di bawah payung ”globalisasi ekonomi”.

Bagi Indonesia saat ini, keadaan belum jauh beranjak. Kesenjangan kaya-miskin masih tetap menjadi kenyataan. Bedanya dengan di zaman kolonial hanyalah dari segi kemerdekaan politik semata; dulu kita dijajah Belanda atas nama cinta “tanah air”, sekarang tidak lagi. Itu saja.

Mubyarto menggambarkan keadaan kita di Zaman Kolonial secara menarik dalam artikelnya, “Mengembangkan Ekonomi Rakyat Sebagai Ekonomi Panca Sila” dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. www.ekonomirakyat.org, 2003. Sambil mengutip Pire Van der Eng, Prof. Mubyarto menulis:

“Tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan “nasional” Hindia Belanda, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%) sedangkan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%). Sangat “njomplangnya” pembagian pendapatan nasional inilah yang sulit diterima para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang bersumpah tahun 1928 di Jakarta. Kemerdekaan, betapa pun sangat “mahal” harganya, harus dicapai karena akan membuka jalan ke arah perbaikan nasib rakyat dan bangsa Indonesia”. (halaman 1).

Bagaimana keadaan setelah merdeka, apakah jurang kesenjangan yang sangat lebar itu berhasil ditutup? Ternyata relaitas menunjukkan kepada kita bahwa jauh panggang dari api. Tentang hal ini Mubyarto menjelaskan:

“Kini setelah Indonesia merdeka 58 tahun, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika jaman penjajahan, tetapi konglomerasi (1987-1994) yang menciptakan ketimpangan ekonomi luar biasa, sungguh-sungguh merupakah “bom waktu” yang kemudian meledak sebagai krismon 1997. Dalam 26 tahun (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 (1997), dan Gini Rasio meningkat berturut-turut dari 0,18 menjadi 0,21 dan 0,24”. (halaman 1).

Persoalannya ialah kita tidak lagi dijajah Belanda, kita sudah menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh. Tapi dari sisi ekonomi apakah kita sudah merdeka? Ternyata globalisasi ekonomi muncul sebagai berhala baru yang digunakan oleh negara-negarta industri maju untuk ‘menjajah’ kita, sebagaimana pengakuan jujur dari seorang mantan ‘bandit ekonomi’, John Perkins. Dalam bukunya yang terkenal, ”Confessions of An Economic Hit Man”, John Perkins secara menarik membongkar hasrat melakukan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara (TNCs). Korporasi global memanfaatkan dukungan politik elit di negara-negara kaya dan lembaga-lembaga kreditor internasional menjadikan utang luar negeri sebagai instrument utama untuk mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber-sumber penghidupan rakyat. Kini kekuasaan TNCs telah menaklukkan kekuatan ekonomi negara yang sesungguhnya diperuntukkan bagi menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat
Tentu saja kekuasaan TNCs yang besar seperti itu dimungkinkan terjadi karena ada perselingkuhan dengan elite nasional, kaum ‘komprador’. Perselingkuhan ini berakibat fatal bagi rakyat banyak. Dapat ditemukan paling sedikit dua akibat langsung yang dialami masyarakat.

Pertama, di dalam ”pabrik-pabrik besar pemeras keringat”, para buruh dengan upah yang tidak layak dipaksa bekerja ekstra keras untuk terus meningkatkan produksi bagi mengejar keuntungan perusahaan sebesar-besarnya.
Kedua, kegiatan industri, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan transnasional menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan penghancurahan lahan-lahan produktif masyarakat. Belum lagi akibat langsung yang ditimbulkan karena perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan yang berkepanjangan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun, longsor, badai. Semuanya menyengsarakan rakyat yang terus menerus mengalami proses pemiskinan. Dalam bidang pertanian, misalnya, dapat ditemukan bagaimana petani harus berhadapan dengan jaringan pabrik pupuk yang merambah sampai ke desa-desa. Padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berakibat fatal bagi kondisi tanah pertanian. Belum lagi tercemarnya air tanah karena penggunaan pestisida yang gila-gilaan.

Sementara itu, pada ketika kesengsaraan buruh dan petani di negara-negara Dunia Ketiga sangat sulit diatasi, negara-negara industri maju seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kendatipun belakangan ada krisis keuangan yang menerpa Amerika. Pertumbuhan ini, ditambah dengan laju industrialisasi yang secara rakus menyerap kebutuhan energi dalam jumlah yang sangat besar dan fantastis, ditingkahi dengan pola hidup boros energi masyarakat di Dunia Pertama, menjadi pemicu utama Global Warming saat ini.

Dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang didesakkan dari atas, dari pusat ke pinggiran (periferi), mulai memperlihatkan sosoknya sebagai ancaman baru bagi perkembangan masyarakat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga. Globalisme telah menyebabkan sulitnya posisi mereka yang lemah, baik secara institusional maupun secara individual. Secara institusional, terjadi kesenjanagan yang luar biasa antara negara-negara kaya di belahan Utara dengan negara-negara miskin di belahan Selatan. Globalisasi hutang, misalnya, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan negara-negara miskin sulit untuk secara cepat membangun dirinya.

Sementara itu, secara individual, kesenjangan kaya miskin telah berubah menjadi bencana bagi dunia saat ini. Privatisasi yang dipaksakan dengan dalih ”pasar bebas”, telah mendorong negara-negara miskin meminimalkan peran negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan, pangan, papan, air bersih, lingkungan yang sehat, dan pelayanan publik yang membutuhkan dana besar. Padahal, di negara-negara industri maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, negara melakukan banyak tindakan proteksionis untuk melindungi rakyat mereka: buruh, tani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Bagi rakyat miskin di Negara-negara Dunia Ketiga, akibat dari kebijakan privatisasi yang dipaksakan dengan dalih pasar bebas ini tentu sangat mudah ditebak, semakin melebarnya kesenjangan kaya-miskin.

Tanpa perlu mengedepankan angka statistik, realitas keseharian kita sudah sangat terang-benderang memperlihatkan betapa kemiskinan masih menjadi persoalan besar rakyat, dan kemiskinan itu terjadi pada semua level, ya struktural, ya kultural, ya individual. Pertanyaan sekarang adalah: “Bagaimana posisi kaum miskin, baik petani, peternak, nelayan, maupun kaum miskin lainnya, dalam gurita ekonomi global?”; “apakah mereka mampu memperbaiki posisi ekonominya?”; “dapatkah mereka leluasa mengakses sumber-sumber pembiayaan sehingga dengan itu mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya?”; “apakah mereka dapat dengan mudah membangun jalan masuk ke pusat-pusat pengambilan keputusan yang menyangkut harkat hidup mereka?”; “bagaimana mereka dapat melepaskan diri dari eksploitasi ekonomi?”.

Sampai di sini kita sebenarnya dapat dengan mudah melihat bahwa posisi kaum miskin dalam gurita ekonomi global sangat mengenaskan. Sebab mereka terjepit antara kepentingan kekuatan-kekuatan besar ekonomi global dan kaum komprador, kalangan elite nasional tertentu, yang setiap saat dapat menjadi kaki-tangan yang sangat efektif dari kekuatan ekonomi global tersebut. Pengakuan John Perkins dalam ”Confessions of An Economic Hit Man”, sebagaimana disinggung di atas, semakin memperjelas konstatasi ini.

Posisi kaum miskin semakin diperparah oleh kenyataan bahwa kaum komprador secara efektif didukung oleh pembenaran ilmiah dari sekelompok elite ilmuan yang sangat pro pasar bebas, dan karena itu terus-menerus mendorong dilakukannya privatisasi dengan berbagai argumentasi ilmiah.
Mochtar Mas’oed (2008) secara tepat menggambarkan akibat dari perilaku kaum komprador sebagai aktor ini. Ada dua simpul penting di seputar ini, yaitu pertama, yang paling menikmati keuntungan adalah klas elite di Negara dominan, sedangkan korban paling parah adalah rakyat di Negara miskin; kedua, salah satu pemain kunci adalah klas komprador di Negara miskin. Mereka hanya akan mendukung program pembangunan nasional kalau dilihat ada keuntungan yang bisa diperoleh.

Apa yang dikonstatasi Mochtar Mas’oed, sebagaimana digambarkan di atas, dapat dilihat kenyataannya di tanah air kita. Di sektor pertanian, misalnya, Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai Negara Agraris dengan mayoritas masyarakat atau penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, ternyata menyisakan ceritera pilu tentang nasib petani dan pertanian. Realitas nasib masyarakat petani dan pertanian di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda dengan potensi sumber daya alam tersebut. Pertanian dan masyarakat tani mengalami proses pemiskinan sistemik dan massif. Berapa pun in-put diberikan, produksi padi petani tidak banyak bertambah. Atapun kalau bertambah, harga jual produk pertanian sangat tidak seimbang dengan biaya produksi pertanian. Input sering melebihi output. Begitu pula kenaikan harga dasar gabah dan beras tak mampu mengangkat petani dari keterpurukan. Petani-petani dengan berbagai produk pertanian lainya mengalami hal serupa.

Proses pemiskinan itu datang dari banyak sisi. Kebijakan pertanian misalnya, sering tidak berangkat dari kondisi objektif masyarakat tani dan pertanian nasional. Nasib petani semakin dipertanyakan dalam gonjang-ganjing politik ekonomi perberasan saat ini. Beriring dengan itu petani dihadang masalah lahan, irigasi, modal usaha, tata-niaga, pemasaran, termasuk distribusi dan sebagainya. Sebagian besar petani tampak lebih sebagai sapi perah korporasi besar saprotan, baik pupuk, pestisida, benih hingga perniagaan produk-produk pertanian.

Sementara kepemilikan dan pengusahaan lahan pertanian terus mengecil. Keadaan itu diperparah oleh kondisi kesuburan lahan yang kian memburuk. Kemampuan pembudidayaan terus tertinggal dibanding petani di berbagai negara lain. Perbankan dan stakeholders lainnya tampak enggan memberikan dukungan kepada petani dan sektor pertanian.
Ditemukan paling sedikit tujuh faktor dan keterbatasan yang menyebabkan kesejahteraan petani relatif lemah dan semakin menurun.

Pertama, sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor because they are poor). Kedua, luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. Ketiga, terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan. Keempat,tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik. Kelima, infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai. Keenam, struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah. Ketujuh, ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri (Bayu Krisnamurthi, 2003, www.ekonomirakyat.org).

Permasalahan yang dihadapi para petani membawa akibat yang besar bagi kehidupan sosial di kota-kota besar. Parahnya kehidupan petani di daerah pedesaan ditambah dengan ketiadaan aksesibilitas kawasan pedesaan terhadap pasar regional mengakibatkan sebagian petani merasa perlu mengadu nasib di kota-kota besar. Dua permasalahan muncul karena itu, yaitu menurunnya dukungan terhadap sektor pertanian dan bertambahnya jumlah penduduk di kota-kota besar.
Komposisi yang berubah seperti ini membawa akibat yang tidak sedikit bagi kehidupan di kota-kota besar, seperti menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat dari tekanan kebutuhan ruang untuk hunian. Selain itu, perubahan ini juga membawa akibat bagi berkurangnya ruang terbuka hijau dan tumbuhnya kawasan kumuh.

Hal lain yang juga ditimbulkan oleh keadaan ini adalah timbulnya kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, bahkan Yogyakarta, terutama disebabkan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar tidak sebanding dengan panjang jalan baru dan sarana transportasi umum yang dibangun.

Keadaan ini ditambah dengan krisis monoter yang dialami Indonesia di tahun 1997 yang disusul oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan tumbuhnya sektor informal sebagai alternatif bagi rakyat banyak. Di sektor informal inilah rakyat menggantungkan harapannya.

Yang dimaksdukan dengan sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, kurang teratur, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar. Di negara berkembang, sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Tapi sektor infomal terbukti kenyal dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam krisis ekonomi 1997 ternyata sektor informal dapat membantu mengatasi keadaan.

Ciri-ciri sektor informal: mudah untuk dimasuki; bersandar pada sumber daya lokal; usaha milik sendiri atau keluarga; operasinya dalam skala kecil; mempekerjakan banyak orang atau padat karya; teknologinya bersifat adaptif dan sederhana; keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal; dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi.

Pada 1971 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota mencapai sekitar 25 persen. Angka ini meningkat menjadi sekitar 36 persen pada 1980 dan menjadi 42 persen pada tahun 1990. Tahun 2000 angka tersebut menjadi sekitar 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya di perkotaan. Selain itu perkembangan ekonomi belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja. Di Indonesia aktifitas yang sering didefiniskan sebagai sektor informal ini antara lain adalah: pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual jasa semir sepatu, penyedia payung di waktu hujan, penjual air dorongan, pembantu parkir tak berseragam (Haryono Winarso dan Gede Budi, 2008).

Hal-hal yang disebutklan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan itu lebih banyak bersumber dari kondisi eksternal daripada masalah internal si miskin. Kemiskinan saat ini diakibatkan oleh hubungan yang timpang dalam tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam relasi yang timpang itu, kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses tidak memperoleh penghormatan atau perlindungan atas hak-hak dasarnya. Akibatnya mereka semakin terjebak dalam proses pemiskinan.

Pembicaraan sederhana di atas membawa kita pada satu simpul penting, bahwa persoalan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dilihat secara menyeluruh, yaitu individual, kultural, dan struktural. Dengan demikian pengatasan masalahnya pun menyangkut tiga ranah tersebut secara simultan.
Simpul yang lain, untuk kasus Indonesia, hulu dari permasalahan kemiskinan di kota maupun desa adalah semakin lemahnya dunia pertanian dan masyarakat petani kita.

FESTIVAL MEMEDI SAWAH: LANGKAH AWAL YANG BRILIAN

Sebagaimana dijelaskan di atas, kemiskinan itu tidak disebabkan oleh kawasan penyebab tunggal, kultural saja, atau struktural semata. Tetapi kemiskinan itu berpangkal dari kawasan kultural, individual, dan struktural. Permasalahan yang melingkupi para petani kita di pedesaan juga berpangkal dari tiga kawasan penyebab tersebut, yang saling berkaitan.

Dalam kawasan individual kita berhadapan dengan kenyataan bahwa para petani tidak memperoleh pengetahuan yang memadai tentang cara bertani. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan petanii, tetapi ini terjadi karena secara struktural belum ada tindakan apa-apa dari mereka yang ditugaskan oleh negara untuk itu. Paling-paling hanya ’bantuan’ ala kadarnya yang diberikan, tanpa pendampingan yang berarti. Lambat laun para petani secara tidak langsung diajarkan untuk tergantung pada bantuan, tanpa dididik untuk secara mandiri mengembangkan berbagai cara untuk memajukan usaha taninya. Yang lahir adalah budaya ’instan’; semangat yang besar untuk mengembangkan usaha tani secara perlahan berubah menjadi keinginan untuk secara mudah memperoleh hasil, dan karena cara yang diajarkan adalah penggunakan pupuk kimia dan pestisida, maka itulah jalan yang ditempuh.Hasilnya dengan mudah dapat kita duga: lambat laun mulai terjadi gagal panen atau panen kurang memadai; biaya input sama atau lebih besar dari biaya output, atau margin keuntungannya tidak memadai karena tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan untuk usaha tani.

Ketika kita mengadopsi gagasan Revolusi Hijau, –yang diperkenalkan pertama kali di USA oleh William Gaud pada 1968 dan diterapkan pertama kali di Meksiko–, untuk pengembangan pertanian kita dalam rangka mengejar ambisi pemerintah guna memproklamasikan kepada dunia bahwa Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan, khusunya beras, maka diperkenlkanlah secara luas penggunaan pupuk kimia serta pestisida dan sejenisnya.

Sebagaimana kita ketahui, revolusi hijau dijalankan melalui empat usaha penting, yaitu pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi; kedua, pemakaian pupuk kimia secara optimal; ketiga, penggunaan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan kempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas.
Pada tahap awal sampai mencapai puncaknya pada 1984, melalui penerapan teknologi pertanian baru tersebut, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi di tempat-tempat tertentu. Pada 1984 itu Indonesia dinyatakan sudah Swasembada Beras.

Akan tetapi kontrol terhadap penggunaannya tidak dilakukan secara memadai, padahal dalam batas-batas tertentu pupuk kimia dan pestisida justru berakibat fatal bagi dunia pertanian kita. Hal itu kita rasakan puncaknya pada Era Reformasi sekarang ini.

Kondisi ini dipersulit dengan dianutnya teori pembangunan yang sangat kapitalistik tetapi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, terutama karena teori tersebut mengandung bias yang sangat besar ke pendekatan material-ekonomi.

Salah satu bentuk alternatif yang kemudian mengemuka adalah pembangunan dengan pendekatan kultural, tentu saja dengan tidak melupakan begitu saja pendekatan struktural. Semuanya berjalan beriring secara seimbang, kultural/individual dan struktural.

Pendekatan kultural dalam pembangunan pertanian dapat menjadi alternatif pemecahan masalah, karena menyentuh langsung manusia sebagai subyek yang utuh dan manusiawi. Pendekatan yang lazim disebut alternative agricultural, menempatkan manusia, ya para petani kita, sebagai insan mandiri yang tidak tergantung kepada ada tidaknya subsidi pupuk, benih, pestisida. Mereka dapat membuat sendiri pupuk, menghindari penggunaan pestisida kimiawi diganti dengan hayati, mereka juga mampu menangkar bibit sendiri. Mereka juga menentukan tanaman apa yang cocok dengan kondisi alam. Lebih dari itu mereka juga dapat menemukan aktivitas untuk menopang pendapatan mereka di sela masa tunggu antara penanaman benih dan panen.

Masuk dalam kerangka pembicaraan diatas, bentuk nyata dari alternative agricultural adalah Sistem Pertanian Terpadu atau Integrated Farming. Sistem ini diarahkan pada upaya memperpanjang siklus biologis, dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil samping pertanian dan peternakan, dimana setiap mata rantai siklus menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomis. Pengertian terpadu meliputi keterpaduan pelaku, komoditas maupun pengorganisasian. Usahatani terpadu pada prinsipnya merupakan suatu manajemen tata guna lahan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara tanaman pangan, pohon dan/atau ternak secara simultan yang sesuai dengan budaya setempat (Ali Agus, 2011).

Sistem Pertanian Terpadu ini dapat menjawab banyak hal di seputar kemandirian petani kita, dan dari sisi ekonomi dapat menurunkan biaya input secara signifikan. Selain itu, sistem ini juga merakibat baik bagi kondisi lahan pertanian kita yang mengalami penurunan kualitas secara perlahan tapi pasti sejak diadopsinya gagasan Revolusi Hijau di tanah air pada Era Orde Baru.

Hal lain yang perlu dibicarakan secara serius adalah masa tunggu antara penanaman benih sampai panen. Hal ini lebih terasa pada Buruh Tani kita yang jumlah sangat besar melebih petani penggarap maupun petani pemilik lahan. Di sinilah sebenarnya sangat diperlukan inisitif-inisiatif baru semacam Desa Wisata dan Festival Memedi Sawah.

Desa Wisata maupun Festival Memedi Sawah ini merupakan suatu siasat kultural yang brilian, karena manfaatnya akan sangat banyak, seperti menjadi alternatif usaha bagi masa tunggu antara penebaran benih dan panen; menarik perhatian masyarakat untuk kembali melirik usaha tani; mencegah masuknya para investor yang bergerak di bidang properti atau industri untuk secara leluasa memborong lahan-lahan pertanian yang subur, dan lain-lain.

APA SELANJUTNYA?

Memedi Sawah adalah cara budaya untuk mengusir burung pipit yang memakan bulir padi. Ini menarik, karena sudah tidak banyak digunakan lagi saat ini.

Tapi ke depan, diperlukan “Memedi Tani” untuk melindungi dunia pertanian kita dari berbagai hambatan yang menghadang, seperti penguasaan lahan yang berlebihan oleh satu-dua pemilik modal; pemaksaan secara halus maupun kasar penggunaan pupuk, pestisida, dan bibit; struktur pasar yang timpang; diimpornya hampir semua bahan pangan pada saat petani kita menghadapi masa panen; dan berbagai hambatan lain.

Hal ini hanya dapat dicapai jika yang kita lakukan ini disatukan dalam suatu Gerakan Pertanian yang besar, terorganisasikan dengan baik, dan tidak dikelola hanya dengan maksud politik kekuasaan jangka pendek. Saya pikir itu.

Catatan:

*) Disampaikan pada JAGONG TANI yang dilaksanakan Panitia Festival Memedi Sawah, Gedung PP Muhammadiyah Jln. Cikditiro 23, 12 September 2013. Dimuat pada web rumahsuluh.or.id atas seijin penulis.

**) Penulis adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Staff Pengajar FAI UMY; Pengelola Pondok Pesantren Budi Mulia.