1. Dewasa ini, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Kita mulai sadar betapa buruknya, selama ini, perlakuan kita terhadap alam; hutan-hutan ditebang, atmosfer dirusak, udara dan air diracuni, lingkaran kehidupan mikro yang hakiki diputuskan. Akibatnya semakin kita rasakan. Bencana dengan berbagai perwujudannya menimpa umat manusia; munculnya wabah penyakit, pemanasan global (global warming), banjir, tanah longsor dan badai atau angin ribut.
  2. Pola pikir yang sebagian besar masih mewarisi rejim orde baru; sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, tidak pekanya dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, terjadinya gap antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta terjadinya krisis ekonomi, ternyata telah menjadi beban dari upaya akselerasi proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  3. Masalah dan tantangan di atas mengharuskan seluruh stakeholder mengubah paradigma dan strategi secara fundamental dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat.

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

  1. Pemerintah harus didorong untuk melakukan perubahan paradigma dan strategi sehingga memiliki kemampuan ketataprajaan yang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dan harapan dari masyarakat yang dinamis dan berdaya.
  2. Perwujudan dari good environmental governance adalah adanya partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi pembangunan yang mampu bertahan lama (sustainable).
  3. Partisipasi masyarakat adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Apabila ada mekanisme atau tata cara penyampaian aspirasi, hal itu sebatas meluruskan implementasi hak tersebut, dan bukan sebagai pagar pembatas. Mekanisme tidak boleh menjadi belenggu baru yang di-“legal”-kan dalam pelaksanaan hak tersebut.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  1. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.
  2. Pemberdayaan masyarakat juga mengandung makna melakukan penguatan inisiatif lokal, pengembangan pola kemitraan antar lembaga masyarakat, penghormatan atas hak-hak adat dan ulayat, serta budaya dan tradisi lokal dalam mengelola dan mengatasi masalah lingkungan hidup di sekitarnya.
  3. Dengan demikian, pengkajian dan pemahaman keadaan sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan politik masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, harus menjadi bagian yang paling utama dari proses pembangunan yang berkelanjutan. (uh)