Aspirasi rakyat menolak kenaikan harga BBM, terus bergerak dinamis, dengan berbagai bentuk ekspresinya. Berbeda dengan cara kaum seminaris, lokakaryais, atau komentatoris, gerak aspirasi di jalan-jalan, muncul dengan lebih telanjang, terasa ”kasar” karena keterus-terangannya, dan bentuk-bentuk komunikasi yang kurang disenangi oleh golongan mapan. Mereka yang tidak mengenal watak dari massa, tentu saja tidak tahu bahwa kehadiran massa sesungguhnya adalah pernyataan hidup, atau aspirasi yang paling utuh, tentang apa yang menjadi kebutuhan dari massa.

Mereka yang tidak mengenal watak massa, akan dengan mudah menuding bahwa kehadiran massa adalah hasil dari konspirasi, atau suatu rekayasa, atau suatu ”mobilisasi”. Pandangan ini lebih merupakan cermin dari pelecehan terhadap kesadaran massa, dan menganggap bahwa massa tidak cukup punya pengetahuan untuk menyatakan kebutuhannya sendiri. Kita jarang mendengar pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan seminar-seminar, jajak pendapat, talk show, dan berbagai kegiatan sejenis, sampai dengan euforia peringatan hari kebangkitan nasional (termasuk di istora senayan) adalah bentuk ”mobilisasi”.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pernyataan aspirasi mengenai ketidaksetujuan rakyat atas kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan harga BBM, telah di”pelintir”, sebagai upaya menghalang-halangi rakyat (miskin) memperoleh haknya atas subsidi. Teknik memelintir tentu bukan teknik baru dalam komunikasi politik. Sejak jaman kolonial, teknik ”pelintiran” telah berkembang, dan digunakan para penguasa atau orang yang memiliki kedudukan, serta akses pada media, untuk memojokkan massa, yang pada umumnya tidak punya ketrampilan dalam berpolemik.

Arah dari ”pelintiran” adalah memisahkan aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM dengan masyarakat, dan dengan demikian hendak dikatakan bahwa mereka yang aksi tidak mewakili kepentingan rakyat miskin. Bahkan elit telah mengeluarkan tudingan bahwa yang aksi adalah mereka yang mendukung orang kaya atau anti orang miskin. Publik, yang tidak punya kesempatan untuk meneliti (karena memang bukan peneliti), tentu akan kesulitan memahami masalah secara utuh, karena tidak dapat mengakses informasi secara lengkap, rinci dan kontekstual.

***

Pada periode 80an, penyanyi jalanan, Iwan Fals, telah mengangkat tema ”penarikan subsidi” dan implikasinya bagi rakyat kebanyakan. Jadi jika kita mengacu pada tema lagu Iwan Fals, maka sebetulnya, setelah hampir tiga dasa warsa, kemajuan yang berarti belum lagi dicapai. Oleh karena jika lagu Iwan dinyanyikan sekarang ini, maka masih relevan dan masih layak dijadikan persepektif dalam melihat perkembangan sosial-ekonomi rakyat, akibat dari kebijakan pemerintah. Apa yang kurang dipahami dan kurang diakui oleh pemerintah ketika hendak mengeluarkan kebijakan menarik subsidi BBM adalah:

Pertama, bahwa penarikan subsidi BBM akan membawa implikasi yang sangat luas. Hal yang paling mendasar adalah bahwa penarikan subsidi akan mendorong kenaikan harga-harga, mulai dari harga pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan berbagai kenaikan lain yang terkena dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung. Kenaikan harga kertas, sebagai contoh, merupakan keniscayaan jika harga BBM naik. Padahal kenaikan harga kertas, akan membawa dampak yang luas, mulai dari kenaikan harga buku, sampai pada kenaikan harga koran (media), yang berarti akan menurunkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.

Kedua, bahwa penarikan subsidi, akan berdampak pada kelesuan ekonomi, yang berarti: (1) menurunnya gerak produksi, sehingga kesempatan kerja dengan sendirinya akan mengalami kemerosotan, bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal, sebagai akibat dari kebangkrutan usaha; dan (2) menurunnya pasokan barang, sebagai akibat dari kenaikan harga, sehingga harga barang akan naik, dan tentu akan memicu impor atau bahkan masuknya barang secara illegal, yang dalam jangka panjang akan mengancam industri nasional. Lebih dari itu, penarikan subsidi akan makin menempatkan negara bukan sebagai pelindung rakyat, sebagaimana yang dinyatakan oleh konstitusi, atau dengan kata lain, Indonesia, secara diam-diam sedang bergerak ke arah ekonomi liberal – suatu format yang sangat bertentangan dengan jiwa proklamasi kemerdekaan.

Dengan demikian, titik sentral penolakan kebijakan penarikan subsidi, atau kenaikan harga BBM adalah dampak nyata dari keadaan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut, yakni terjadinya peningkatan kesulitan hidup atau terjadinya penurunan kualitas hidup rakyat. Bagi rakyat, masalahnya sudah sangat jelas, bahwa adalah hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan manusiawi, dan adalah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mengupayakan agar hak tersebut dapat diwujudkan. Karena itulah, tidak pada tempatnya, jika pemerintah menyatakan ”dalam kesulitan” atau hendak melindungi agar APBN tidak jebol, dengan cara mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau dengan kata lain, adalah tidak pada tempatnya jika pemerintah membuat kebijakan yang justru meningkatkan kesulitan hidup rakyat.

***

Oleh sebab itulah, respon terhadap berbagai aksi penolakan kenaikan harga BBM harus segera diikuti dengan langkah-langkah yang bukan sekedar memadamkan, atau bersilat kata, melainkan tindakan nyata yang secara kongkrit memberikan perlindungan, khususnya bagi mereka yang ada di lapis bawah stuktur sosial. Pemerintah, oleh karena mandat yang diterimanya, maka sudah sewajarnya memutar otak dan menggunakan kemampuan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bukan jenis kebijakan yang menambah beban, sebaliknya adalah kebijakan yang benar-benar menambah kemampuan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah nyata kehidupan.

Pada titik ini pemerintah wajib bertindak transparan, menjelaskan dengan terang apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga harus mengambil kebijakan yang bakal membawa kerugian kepada rakyat. Issue tentang subsidi yang tepat, tentu harus dibuktikan di lapangan. Apa yang tidak diinginkan rakyat adalah sekedar pernyataan yang pada akhirnya rakyat juga yang harus menanggung beban dari kesalahan yang dilakukan pemerintah.

Kejelasan yang dibutuhkan rakyat adalah: Pertama, kejelasan sebab-sebab obyektif mengapa kebijakan kenaikan harga harus diambil, dan pada khususnya kejelasan mengenai dampak strategis apabila tidak diambil kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua, kejelasan dan kepastian mengenai program-program yang mengikuti kebijakan kenaikan harga BBM. Soalnya, tentu bukan sekedar uraian mengenai jenis-jenis bantuan, melainkan kejelasan bahwa program yang akan diluncurkan benar-benar dapat mengatasi dampak yang bakal ditimbulkan oleh kenaikan harga tersebut, baik terhadap mereka yang miskin, maupun dalam kerangka menggerakan ekonomi rakyat.