Prof WuryadiBaru-baru ini dalam Sarasehan Kebangkitan Bangsa dan Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila, UGM, ada pernyataan yang menarik untuk disimak yang berasal dari kalangan partai politik. Satu partai menyatakan bahwa partainya memandang soal Pancasila sudah final tidak perlu didiskusikan lagi, dan Pancasila yang diakui adalah Pancasila menurut rumusan pada tanggal 18 Agustus 1945, seperti yang terungkap pada Pembukaan UUD 1945. Partai yang lain menyatakan bahwa Pancasila yang diakui dan digunakan sebagai dasar ideologi partai, sehingga partainya dideklarasikan sebagai partai ideologi, adalah Pancasila 1 Juni 1945 yang diungkap pada pidato Lahirnya Pancasila oleh Bung Karno.

Dari dua ungkapan ini tertangkap bahwa Pancasila dipersepsikan berbeda oleh dua partai yang saat ini masih aktif dalam khasanah politik nasional, yang sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah partainya rakyat, yang membela kepentingan rakyat, dan bertindak atas nama rakyat.

Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Persoalan yang harus segera dijawab dan diselesaikan secara nasional, agar tidak memberikan kerancuan anggapan bagi rakyat terutama generasi muda. Kerancuan yang mungkin akan berdampak besar dalam implementasinya. Walaupun dua-duanya masih menyebut Pancasila, masih dapat dianggap mendingan, dari pada partai yang lain justru mengacuhkan ada atau tidak adanya Pancasila. Penyelesaian nasional akan menjadi lebih sulit, karena Pemerintah yang sah saja tidak banyak lagi berbicara tentang dan untuk pengembangan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ungkapan Sejarah

Istilah Pancasila (semula Panca Sila) untuk pertama kalinya digunakan oleh Bung Karno selaku anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan dalam pidatonya tanggal 1 Juni untuk menjawab pertanyaan Ketua dr. Radjiman Wediodiningrat, apakah dasar negara Indonesia yang akan didirikan itu?

Sebelum sidang tanggal 1 Juni 1945 ditutup, maka Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan membentuk sebuah Panitia Kecil (kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan) yang diberi tugas :

  1. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno 1 Juni 1945
  2. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka

Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun suatu piagam, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Perlu diketahui bahwa Panitia Sembilan diketuai oleh Bung Karno. Walaupun berbagai istilah serta urutan-urutan dari sila-sila yang dikemukakan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 agak berbeda dengan apa yang tercantum dalam rencana undang-undang dasar yang kemudian disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, namun isi, jiwa, maupun makna Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara tidak berubah karenanya (pernyataan Panitia Lima pada tanggal 11 Februari 1975 yang diketuai oleh Bung Hatta).

Piagam Jakarta kemudian dikenal sebagai Pembukaan UUD 1945 setelah menghilangkan bagian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang menempel pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan semangat persatuan, penghilangan bagian kalimat tersebut disetujui oleh semua anggota Panitia Sembilan, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta.

Pancasila 1 Juni dan Pancasila 18 Agustus 1945

Pada Pidato 1 Juni 1945, Bung Karno dengan tegas menyatakan rumusannya sebagai jawaban terhadap pertanyaan apa dasar yang akan digunakan bagi Negara Indonesia Merdeka;

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme- atau perikemanusiaan;
  3. Mufakat- atau demokrasi;
  4. Kesejahteraan sosial;
  5. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rumusan tersebut lahir dari pemikiran yang lebih menggunakan cara berfikir dialektis dan sepenuhnya bersumber pada budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu hasil rumusan Tim 9, yang diketuai oleh Bung Karno sendiri bersama dengan para pendidri bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, seperti yang kemudian dikenal sebagai Pembukaan UUD 1945, merumuskan Pancasila dengan dasar pemikiran yang piramidal, yang dianggap paling utama dan menentukan lainnya, sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa, sejiwa dengan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sejiwa dengan Perikemanusiaan-Internasionalisme
  3. Persatuan Indonesia, sejiwa dengan Kebangsaan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/ perwakilan, sejiwa dengan Mufakat atau Demokrasi
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejiwa dengan Kesejahteraan Sosial

Secara sepintas, istilah dan rumusan ke dua rumusan tersebut di atas memang berbeda, akan tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Hatta (sebagai ketua Panitia 5 yang merupakan Panitia Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila), menyatakan bahwa sesungguhnya isi, jiwa, maupun makna ke dua rumusan tersebut tidak ada bedanya.

Pancasila yang dirumuskan oleh Tim 9 kemudian dianggap sebagai rumusan formal dan resmi sebagai Pancasila, dan hal inilah yang kemudian dianut oleh kebanyakan pihak termasuk Pemerintah. Namun membedakan, apalagi memisahkan rumusan ini dari sumber aslinya (Pidato 1 Juni 1945 oleh Bung Karno), tampaknya tidak memahami hakekat serjarah dan makna Pancasila, atau memang mempunyai maksud-maksud politik tertentu.

Nasionalisme Indonesia dalam Arus Globalisasi

Nasionalisme Indonesia berbasis pada wawasan kebangsaan (Trilogi Kebangsaan), yaitu:

  1. Kesadaran sebagai Bangsa, yang merupakan modal utama dan pertama harus ditumbuhkan bagi semua eksponen bangsa, ditumbuhkan melalui pendidikan dan pendidikan politik
  2. Kemauan sebagai bangsa, keinginan, dan dorongan untuk secara sadar menyatakan identitas bangsanya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928
  3. Perbuatan sebagai bangsa, sebagai konsekuensi keutuhan wawasan yang dimulai dengan kesadaran dan kemauan

Wawasan kebangsaan ini tidak dapat tumbuh dan berkembang secara spontan dan langsung, dibutuhkan proses yang dimulai dengan bertemunya faktor/anasir subyektif dan obyektif bangsa. Faktor subyektif adalah kondisi manusia Indonesia itu sendiri, yang dapat diikuti melalui perkembangan kesadaran sebagai bangsa di kalangan masyarakat terdidik. Dan oleh karena itu maka berbagai usaha pendidikan dilakukan oleh berbagai kalangan bangsa Indonesia, sejak Budi Utomo, 1908, gerakan pendidikan, melalui pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah keagamaan Muhammadiyah, 1919, melalui Tamansiswa, 1922. Pendidikan politik dilakukan oleh berbagai organisasi kepartaian mulai dengan Partai Indonesia, PKI, PNI dan berbagai partai lainnya. Semuanya diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran sebagai bangsa.

Nasionalisme atau faham kebangsaan menjadi pikiran dasar bagi bangsa yang terjajah, baik oleh imperialisme yang memerintah (kolonialisme), maupun imperialisme yang menguasai (seperti yang sekarang terjadi). Keterjajahan yang selalu diobsesikan dengan kesejahteraan hidup yang tidak pernah dapat dinikmati, merupakan kombinasi yang sangat erat untuk memicu kesadaran berbangsa.

Kesadaran, kemauan, dan perbuatan berbangsa, yang didasari oleh keterjajahan dan ketidak sejahteraan inilah yang kemudian dapat mengantarkan pada hasil kajian empirik yang mendalam, menjadi faham atau ideologi yang kemudian dilengkapi dengan nilai ketauhidan, kemanusiaan, dan demokrasi, menjadi ideologi yang kemudian menggetarkan dunia, Pancasila, sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara Indonesia.

Kajian yang mendalam tentang faham Kebangsaan atau Nasionalisme oleh Bung Karno, tidak semata-mata oleh kajian empirik-induktif, akan tetapi juga bersumber dari berbagai pemahaman tentang bangsa secara deduktif yang kemudian dilengkapi dan dipadukan.

Bangsa menurut Otto Bauer, adalah kumpulan manusia yang disatukan karena memiliki pengalaman yang senasip, yang kemudian dapat membentuk watak dan karakter yang sama. Sementara itu Ernest Renan, di lain pihak mengatakan bahwa bangsa itu adalah satu jiwa, satu solidaritas besar, yang disatukan karena kehendak, cita-cita untuk bersatu, kehendak untuk bersama.

Fritz Adler menyatakan bahwa demokrasi yang utuh adalah demokrasi sosial, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang akan menyatukan kelompok manusia menjadi satu bangsa (termasuk di dalamnya demokrasi kebudayaan).

Bung Karno melihat kelebihan dan kekurangan teori-teori tersebut di atas, dan dengan kapasitas berfikirnya yang kritis, menambhkan bahwa bangsa selain karena kesamaan karakter, kesamaan kehendak, dan kesamaan perlakuan (demokrasi), juga menuntut satu kesamaan tempat tinggal, kesamaan geopolitik.

Antara manusia dan tempat harus menyatu, antara bangsa dan tanah air harus menyatu, antara bangsa dan teritorial harus menyatu. Tanah air Indonesia secara historis adalah teritori yang secara hukum adalah teritori Hindia-Belanda, teritori bekas jajahan Belanda, yang dialihkan kedaulatannya kepada negara Indonesia karena Proklamasi Kemerdekaannya.

Bangsa Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928, mengemban tugas strategis yang diakibatkan karena posisi geografis yang strategis yang menjadi tempat hidupnya, namun yang tidak banyak disadari oleh bangsanya sendiri. Tanah Air Indonesia, satu teritori yang strategis, antara dua benua, Asia dan Australia, antara dua samodra, samodra Hindia dan Pasifik, dan menjadi lalu lintas laut dan udara untuk berbagai kepentingan strategis ekonomis, militer dan budaya.

Kesatuan wilayah Indonesia, ditegaskan dalam Deklarasi Djoeanda, 13 Desember 1957, yang secara tegas menyatakan bahwa kesatuan wilayah Indonesia adalah wilayah negara Kepulauan (lebih dari 17 ribu pulau). Dari Deklarasi Djoeanda tersebut, salah satu konsekuensinya adalah wilayah laut yang ada di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Konsep Geopolitik Bung Karno, sebagai gagasan yang menyempurnakan dari dua konsep tentang bangsa, yaitu oleh Bauer dan Renan, telah diisi pemaknaannya oleh Deklarasi Djoeanda, yang merupakan salah satu bentuk perbuatan berbangsa. Deklarasi Djoeanda dapat dianggap bentuk implementasi dari Sumpah Pemuda. Perbuatan ini dirasa sangat berat, mengingat bahwa negara dan bvangsa lain di dunia akan sangat berkeberatan karena berbagai kepentingan mereka akan sangat dirugikan. Perbuatan berbangsa ini sangat berat, namun tetap diperjuangkan oleh dua ahli Hukum Laut Indonesia, pewaris semangat Deklarasi Djoeanda, yaitu Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal. Sampai dengan 1982 saat Deklarasi Djoeanda ini diakui oleh UNCLOS (Lembaga PBB tentang Kedaulatan laut), baru diratifikasi oleh 60 negara pada tahun 1994.

Negara Bangsa sebagai Konsekuensi Nasionalisme Indonesia

Negara Bangsa adalah konsekuensi dari Deklarasi Kebangsaan (Sumpah Pemuda, 1928), dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Negara Bangsa sepenuhnya didasari oleh kesadaran dan kenyataan Kebhinekaan atau multikulturalisme yang dimiliki bangsa Indonesia, satu-satunya negera yang didirikan dari wilayah jajahan yang memiliki keanekaragaman baik fisik maupun bidaya, yang disatukan dan berdaulat dan merdeka.

Nasionalisme Indonesia tidak dirancang sebagai Nasionalisme yang harus hidup dalam suasana persaingan global sehingga akan menjadi chauvinisme, karena didasari oleh kesadaran sosial yang tinggi dan dikontrol oleh sila-sila yang lain (Ketuhanan YME, Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial).

Pengaruh Globalisme dengan Hegemoni Sepihak

Gambaran yang terjadi melalui globalisasi yang melanda dunia, didasarkan atas faham Globalisme dengan Hegemoni sepihak, dan ini adalah realisasi dari imperialisme yang menguasai. Kekuatan ini mencoba untuk mempengaruhi negara-negara yang menjadi target kekuasaan mereka dengan berbagai cara yang sementara ini dikenali antara lain dengan pengendalian pimpinan nasional Indonesia untuk tetap mendukung kepentingan kapitalis internasional. Hal ini dilakukan dengan pengendalian melalui utang luar negeri dan pengendalian perdaganmgan melalui WTO/GATS (termasuk layanan Pendidikan yang harus terbuka terhadap layanan pendidikan dari negara lain). Pengendalian ini akan menjadi efektif manakala dapat dilakukan melalui segala bentuk perundangan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sendiri (berbagai contoh seperti UU Penanaman Modal, Perpres 76-77, UU Sisdiknas, UU Guru Dosen, UU BHP-yang sudah dibatalkan oleh MK, dan mungkin masih banyak lagi yang lain).

Pimpinan nasional yang tidak lagi dapat bekerja sama dengan kepentingan kapitalis internasional harus diganti atau dilenyapkan dengan berbagai cara termasuk cara “konstitusional”. Cara yang canggih yang dapat dilakukan adalah dengan “Pemilu” baik yang langsung, maupun yang tidak langsung (melalui MPR), yang dikendalikan dengan berbagai sistem penguasaan IT atau cara lain.

Delegitimasi Pancasila melalui berbagai cara termasuk menggunakan eforia reformasi anti orde baru, dengan label demokrasi sebagai simbul anti represi, yang secara sistematis justru untuk mengembangkan falsafah liberalisme yang digunakan untuk mendukung kapitalisme. Pancasila menjadi sasaran karena telah digunakan oleh orde baru sebagai perisai utama untuk melindungi sistem kekuasaan orde baru. Cara lain yang dianggap lebih rasional adalah dengan perundangan dan pikiran “rasional” para ilmuwan di PT, faham deideologisasi, faham ideologi sudah mati, ideologi tidak relevan, pandangan yang mendikotomikan pikiran generasi tua dan generasi muda (generasi tua: sejarah jaman dulu-sekarang vs generasi muda:realitas sekarang-jaman nanti), dan sebagainya.

Pancasila dipisahkan dari penggalinya, Bung Karno, dengan dalih untuk mengurangi konflik dengan khalayak yang tidak suka dengan Bung Karno, kehidupan bangsa dipisahkan dengan falsafah kehidupan bangsa (Pancasila).

Liberalisasi pendidikan untuk mengurangi soliditas rakyat, dan dapat menghancurkan budaya dan peradaban bangsa, seperti melalui UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK. Generasi muda dijauhkan dari kesadaran akan kekayaan sumberdaya alam Indonesia, dan dijauhkan dari kesadaran akan hak milik bangsa atas kekayaan alam yang telah dikuasai oleh berbagai korporat multinasional sejak 1967 (sejak kejatuhan Bung Karno).

Sementara itu berbagai upaya yang sistematis dilakukan sebagai bagian dari strategi yang menghancurkan hasil konsolidasi dari keberhasilan Deklarasi Djoeanda. Upaya pemisahan bagian-bagian wilayah Indonesia yang terutama memiliki prospek kekayaan sumberdaya alam, dilakukan seolah-olah sebagai bagian untuk menuntut keadilan bagi daerah-daerah yang dianggap tertinggal.

Strategi Mendasar untuk Melawan Globalisme

Globalisasi sebagai cara melakukan strategi Glabalisme, tidak selalu dapat dimaknakan sebagai bagian darti globalisme itu sendiri. Globalisasi bisa berwatak universal, dan oleh karenanya banyak orang menjadi rancu. Sebenarnya yang patut dilawan adalah globalime yang umumnya berwatak hegemoni yang sepihak.

Strategi yang telah dirumuskan sejak lama oleh Bung Karno adalah Strategi Tri Sakti Kemerdekaan yang merupakan strategi perjuangan yang terdiri atas tiga langkah yang menyatu dan saling mengisi:

  1. Berdaulat dalam Bidang Politik, maknanya NKRI yang berdaulat, merdeka, dan tidak tergantung pada negara lain, memiliki pemerintah yang berdaulat, dan rakyat yang berfikiran merdeka
  2. Berdikari dalam Bidang Ekonomi, tidak tergantung pada kapitalis dan imperialis, menegakkan ekonomi dengan prinsip self help dan self reliance, kerjasama internasional yang sederajad dan saling menguntungkan, serta tidak menciptakan ketergantungan
  3. Berkepribadian dalam Bidang Budaya, yang menjamin peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, sederajad dengan martabat bangsa-bangsa lain di dunia. Kebudayaan Indonesia yang bersifat dinamis dan merupakan hasil konvergensi dari berbagai sumber kebudayaan nasional dan internasional.

Tri Sakti kemerdekaan merupakan stratagei yang sampai sekarang akan tetap relevan dan akurat dalam situasi dunia akhir-akhir ini. Bahkan dalam berbagai analisis yang dilakukan oleh berbagai pihak tentang situasi dan strategi globalisme yang menggunakan dua pola pokok yaitu hutang dan investasi yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia sejak 1967 dalam konperensi di Jenewa (sambutan 80 tahun ulang tahun NU oleh Kwik Kian Gie). Hutang dijadikan alat utama untuk menumbuhkan ketergantungan pada pemberi hutang, sementara itu perusahaan-perusahaan raksasa dunia melakukan berbagai upaya investasi untuk menguras sumberdaya Indonesia sampai habis. Ini menggambarkan bentuk penjajahan model baru seperti yang diungkap oleh Bung Karno dalam Indonesia Menggugat (1930) sebagai Imperialisme yang Menguasai. Hal ini diakui kebenarannya oleh Mahathir Muhammad, mantan perdana menteri Malaysia.

Akhir-akhir ini terkuak kenyataan yang menyakitkan, bahwa di dalam situasi krisis kapitalisme dunia yang makin parah, dan sebetulnya yang memberi harapan bagi berbagai negara berkembang yang selama ini tergantung pada pihak kapitalis melalui hutang, terbuka peran pihak yang selama ini tidak banyak diperhatikan orang, yaitu kelompok yang disebut sebagai The Bilderberger. Kelompok yang dibentuk oleh sejumlah orang kaya dunia yang diakui memiliki kekayaan lebih dari seperempat dari seluruh kekayaan dunia. Kelompok inilah yang kemudian diketahui sebagai kelompok yang menjadi pengatur IMF dan World Bank dan yang mengatur siapa yang harus berkuasa di Amerika, Inggris, dan negara-negara super power lain. Peran dan perilaku kelompok ini sedang banyak diamati oleh para pihak, akan tetapi masih banyak misteri yang meliputi mereka. Mungkin suatu saat perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang kelompok ini bagi siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia.

Refleksi dan Penutup

Pancasila dan Nasionalisme bangsa Indonesia, adalah dua hal yang harus sejalan, Pancasila tidak dapat hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan tanpa alam nasionalisme atau kebangsaan. Sebaliknya nasionalisme bangsa Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa landasan Pancasila.

Namun demikian kita semua harus menyadari bahwa pihak lain (imperialis yang menguasai) tidak mungkin dapat membiarkan demikian saja Pancasila dan Nasionalisme hidup sebagaimana yang kita kehendaki. Oleh karena itu patut disadari bahwa berbagai tantangan, gangguan, pembelokan arah, konflik internal, dan dekonstruksi sosial, akan selalu terjadi.

Apabila semua pihak menyadari strategi yang tepat untuk menghadapi pusaran globalisasi yang bersumber pada globalisme dengan hegemoni sepihak, maka paling tidak perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi perjuangan yang adil. Namun kalau pemimpin bangsa telah menjadi bagian dari kepentingan bangsa lain, maka perjuangan bangsa dan rakyat Indinesia akan menjadi lebih berat.

Pembudayaan strategi nasional berdasar pada strategi Tri Sakti Kemerdekaan, perlu dilakukan dengan dasar kajian yang tepat dan tidak kenal berhenti oleh siapapun yang telah memiliki kesadaran, kemauan dan perbuatan merdeka.

Selamat berjuang !

[Prof. Em. Dr. Wuryadi, MS – Ketua Dewan Pembina DPN KBM, Guru Besar Emiritus UNY]

[Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pancasila yang diselenggarakan oleh UNNES, 31 Mei 2010; disampaikan kembali dengan tambahan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Hari Lahirnya Bung Karno, Kabupaten Purbalingga, 13 Juni 2010, dan dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan oleh DPN KBM, 2 Agustus 2011, disampaikan dalam Kursus Kader PDI-Perjuangan Angkatan II, di Kalasan (LPMP) 1 Maret 2012, atas seijin beliau, dipublikasikan kembali di website rumahsuluh.org]

 

[1] Judul Asli “Pancasila dan nasionalisme Indonesia

di tengah pusaran global”.