Beberapa kasus hukum yang terjadi pada anggota parlemen, penegak hukum dan pejabat publik lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, tentu saja sangat memprihatinkan, melukai rasa keadilan publik. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Pertanyaan ini, sesungguhnya berdimensi ganda: Pertama, mengarah pada faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya suatu abuse of power (a.l. kkn). Kedua, mengarah pada faktor-faktor yang memungkinkan terungkapnya suatu pelanggaran (hukum). Menemukan dan mengungkap yang tersembunyi tentu saja bukan pekerjaan mudah: apakah ini bagian dari pencanggihan teknologi demokrasi, atau sebaliknya?

Dua Wajah abuse of power.

Imajinasi public terhadap apa yang dimaknai sebagai suatu bentuk abuse of power, rupanya terlanjur satu dimensi. Lantaran keyakinan lama, yang menganggap bahwa yang rahasia selalu bersembunyi atau bersarang di tempat tertutup? Jarang disadari bahwa rahasia juga dapat bersembunyi di tempat terbuka. Suatu abuse of power, apakah tersembunyi ataukah terbuka, tetaplah merupakan tantangan hukum. Justru yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa concern publik, lebih kepada yang tersembunyi, dan tidak peka pada yang terbuka?

Barangkali kita dapat melacak konstruksi berpikir tersebut dari beberapa kasus. Periksa apa yang dipersepsi publik sebagai kebebasan pers, yakni ketika media mampu “membongkar” tindakan (dan kebijakan) state apparatus yang dipandang tidak semestinya dilakukan: melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Gerakan kritik, baik yang menggunakan media massa ataupun tidak, juga mengalir pada sungai yang sama: suatu skandal adalah tindakan atau kumpulan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Ritual yang paling lajim dari kritik adalah membeberkan tindakan-tindakan yang muncul bersebelahan dengan aturan (hukum) yang ada. “Para pengawas” berdiri di sisi rambu, siap meniup pluit ketika batas dilewati.

Apa yang kerapkali terjadi adalah ditemukannya kenyataan dimana “para pengawas” baru menyadari bahwa rambu telah dilanggar, tanpa mampu mencegah. Ibarat pemilik rumah yang suatu ketika menemukan keropos pada kayu-kayu penyangga rumahnya, akibat perbuatan semut putih (rayap, isoptera). Apa yang menarik untuk direfleksikan adalah adanya rasa gamang pemilik rumah demi menyaksikan akibat dari perbuatan rayap: pada satu sisi senang dapat menemukan yang tersembunyi, namun pada sisi yang lain ragu terhadap kemampuannya mengatasi kompleksitas masalah yang ditimbulkan.

Jika rayap boleh mensimbolisasi apa yang tidak boleh dilakukan dan dengan rapi menyembunyikan diri, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang tidak dilakukan sang pemilik rumah, sehingga terbuka peluang bagi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak sepatutnya terjadi? Inilah wajah lain dari abuse of power yang jarang mendapatkan perhatian dari public, yakni tindakan berupa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Lantaran semua kecerdasan dan daya kritis terkuras untuk mengawasi tindakan yang dikategorikan sebagai melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, maka perbuatan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, menjadi luput dari perhatian.

Mengatasi abuse of power.

Mengatasi abuse of power, pada hakekatnya adalah mendorong demokrasi bekerja dengan alamiah dan bermutu. Dalam hal ini, diperlukan pengenalan wajah abuse of power secara utuh, agar upaya mengatasi tidak sekedar berdimensi kuratif, namun yang lebih penting adalah upaya preventif. Mengapa? Sebab, semata-mata ”membasmi rayap”, tanpa mencegah perkembangbiakan ”rayap”, sama artinya tindakan pembiaran, atau sekedar menghadirkan rantai pekerjaan baru, namun tidak masuk ke dalam jantung masalah.

Suatu tindakan preventif hanya mungkin dijalankan apabila rakyat ambil bagian secara aktif. Masalahnya: massa rakyat terpenjara oleh perjuangan hidup harian, sehingga sulit berpartisipasi. Membebaskan rakyat dari jerat kemiskinan, tentulah harus dimulai dari kepekaan atas apa yang menjadi tantangan hidup rakyat. Mata demokrasi, tidak lagi terpaku pada pengungkapan skandal yang tersembunyi, yang memaksa digunakannya instrumen intelegen, melainkan juga mengarah pada masalah-masalah riil yang dihadapi oleh massa rakyat, seperti suara pengrajin perak yang terjepit oleh produk dari luar, petani cabai yang kesulitan air, merosotnya pendapatan angkot (Kompas, 11 Juli), atau kegalauan pedagang kaki lima karena ruang ”mencari rejeki” makin sempit, dst.

Perhatian pada masalah-masalah kongkrit yang dihadapi oleh massa rakyat, pada dasarnya adalah tindakan menjalankan apa yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh state apparatus, terutama jika kita mengacu kepada konstitusi. Sebagai contoh, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak cukup hanya bersandar pada program formal penyediaan sarana; negara tidak berhenti pada hanya membangun saluran irigasi, melainkan menjamin distribusi yang konstan, bermutu dan adil; negara tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, melainkan juga menjamin agar terbangun hubungan kerja yang manusiawi dan mensejahterakan; dst. Tentu saja kita membutuhkan pembiasaan bagi mata demokrasi, agar memiliki kepekaan baru, tanpa harus menghilangan kepekaan lama.

Penutup.

Mendorong mata demokrasi agar lebih peka pada kesulitan hidup rakyat, berarti mempertautkan kinerja demokrasi dengan perbaikan (riil) kualitas hidup rakyat. Perbaikan kualitas kehidupan rakyat, akan makin mendorong terjadinya perbaikan kualitas kinerja state apparatus, dimana ruang kesempatan untuk melakukan apa yang tidak boleh dilakukan akan semakin sempit, bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Mengikuti pandangan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi (1998), salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan rakyat, adalah masalah aksesibilitas.

Perluasan akses rakyat dan perbaikan kualitas hidup rakyat, akan menjadi fondasi pokok demokrasi yang berporos rakyat. Demokrasi jenis ini, bukan saja tidak memberikan kesempatan bagi tindakan yang melawan hukum, melainkan juga tidak memberi kesempatan pada tindakan yang tidak menjalankan apa yang sudah seharusnya dilakukan. Kondisi inilah yang dapat menjadi obat mujarab mengusir rayap (demokrasi), yakni obat yang bekerja bukan sekedar ”membasmi”, melainkan memutus mata rantai perkembangbiakan abuse of power. Jika semua dapat berjalan sesuai dengan aturan dan kebajikan, adakah tempat bagi pesimisme di masa depan!

Dadang Juliantara – peminat masalah sosial politik, tinggal di Yogyakarta