Ibarat pulung, seberkas cahaya yang jatuh dari langit dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang dirindukan, sebagai pertanda keberkahan guna mengatasi dunia yang ruwet, UU Desa yang telah lama diperjuangkan yang disahkan dipenghujung tahun 2014 silam, disambut suka cita baik oleh aparat desa sendiri maupun dari pelbagai kalangan yang selama ini concern memperjuangkan isu desa. Desa dengan pelbagai kompleksitas isunya pun menjadi primadona yang diperbincangkan termasuk oleh mereka yang asing dengan diskursus desa itu sendiri.

Pertanyaan yang patut diajukan ialah apa yang mesti dilakukan pasca disahkannya UU Desa itu sendiri? Saat kita menyimak diskursus UU Desa saat ini, sepertinya wacana yang mengemuka justru tereduksi hanya pada aspek finansial desa atau dana desa semata. Jumlahnya memang menggiurkan, setidaknya dalam sejarah berdirinya Republik ini baru kali ini desa mendapat alokasi dana dari negara dalam jumlah besar. Reduksi diskursus ini terjadi lantaran karena merebaknya isu korupsi dana desa. Sehingga setiap energi pembaruan desa seolah-olah hanya terpusat pada bagaimana mentraining pengelolaan keuangan desa kepada para aparat desa demi mencegah penyalahgunaan keuangan desa.

Substansi yang justru dilewatkan atau sengaja dilupakan dalam perbincangan ialah tentang desa itu sendiri atau desa dalam asas rekognisi yang menjadi poin penting UU Desa. Rekognisi berkaitan dengan hak asal usul, pengakuan dan penghormatan atas desa beserta keberagaman tradisi, adat, norma, pranata sosial, kearifan lokal dan kebudayaannya yang eksis jauh sebelum Negara ini lahir.
Rekognisi desa ini patut diperbincangkan, mengingat sejarah panjang patronase yang dilakukan Negara terhadap desa meninggalkan problematika yang berkepanjangan di desa. Kemiskinan, keterbelakangan, krisis ekologi, ketergantungan menjadi fenomena yang jamak terjadi belakangan ini. Kasus petani Jambi yang berjalan kaki menuju istana belum lama ini sebagai aksi protes adalah contoh nyata yang ironis ketika patronase selalu bermuara pada ketidakberdayaan warga berhadapan dengan Negara dan pemilik modal.

Pengakuan dan penghormatan terhadap desa tak hanya selesai ketika terminologi rekognisi  ‘ditempelkan’ begitu saja dalam UU Desa. Tapi rekognisi berkaitan dengan penghayatan serta ikhtiar terus-menerus yang harus dilakukan di dalam menggali setiap aspek lokalitas yang menjadi ciri khas desa itu demi kedaulatan dan kemandirian desa itu sendiri.

Semangat itu penting untuk dibangun demi menghindari keseragaman berpikir terutama cara pandang kita terhadap desa itu sendiri. Mengingat desa begitu beragam baik corak kehidupan serta geografisnya. Katakanlah misalkan pengelolaan desa-desa pesisir dengan desa-desa berbasis kontinental (daratan) mustahil mendapat perlakuan yang sama baik dari Negara maupun para pendamping desa di dalam mewujudkan cita-cita kemandirian yang berbasis kearifan lokal. Karena corak kehidupan masyarakatnya memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga intervensi Negara dalam bentuk regulasi atau pendamping desa sebagai aktor yang diakomodasi dalam Peratuan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa juga dituntut memiliki kapasitas tak hanya pengetahuan yang memadai tapi juga mampu menyelami kebudayaan atau cara berfikir masyarakat di setiap desa binaannya. 

Jika kesadaran demikian itu dibangun, paling tidak para aktor yang terlibat dalam agenda pemberdayaan desa dituntut untuk intens belajar melihat dan mendengarkan permasalahan masyarakat desa. Dari pembelajaran yang intens inilah diharapkan mampu melahirkan ide serta gagasan atau kebijakan yang mengakar pada aspirasi warga desa. 

Dengan demikian ibarat orang-orang terdahulu merindukan pulung, subyek-subyek pendamping desa harus mampu menerjemahkan substansi UU Desa ke tingkat praksis sehingga membawa pulung kebangkitan desa yang menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa agraria, krisis ekologi, memutus mata rantai kemiskinan, membangun kemandirian yang berasal dari dalam desa, oleh desa dan untuk desa.