Akhir-akhir ini perhatian kita tersita oleh hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Partai politik sibuk mencari kandidat yang akan dijagokan merebut kursi Gubernur serta Bupati/Walikota. Proses kandidasi yang dilakukan partai politik ini menjadi ujian bagi partai politik. Tulisan berikut ini merupakan naskah yang ditulis untuk merespon pemilihan legislatif lalu, masih relevan melihat fenomena pilkada serentak saat ini.

Menjelang Pemilu 2014 partai politik sibuk menjaring, menyeleksi dan menempatkan kader-kader yang akan diadu sebagai calon anggota legislatif. Jika kita mengacu pada UU pemilu, penyusunan daftar calon anggota legislative dilakukan oleh partai politik dengan mekanisme demokratis. Namun, tiap partai politik menentukan sendiri apa yang dimaksud dengan “demokratis”, tidak ada standar baku.

Dalam ilmu politik proses penyusunan calon anggota legislative disebut juga sebagai kandidasi.  Istilah kandidasi sering dipertukarkan dengan rekrutmen politik. Ada pihak yang menarik batas diantara dua istilah tersebut, tetapi ada pula yang menganggap istilah tersebut dapat dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Bagi yang membedakan istilah tersebut, rekrutmen politik diartikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik. Sedangkan kandidasi dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat yang potensial.

Kandidasi merupakan fungsi penting partai politik, jika gagal dalam menjalankan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik (Field dan Siavelis, 2008). Kandidasi menjadi isu yang sensitif terkadang juga misteri, bahkan disebut sebagai “kebun rahasia politik” (Gallagher, 1998). Fenomena kandidasi sesungguhnya dapat menjelaskan banyak hal mengenai partai politik, antara lain:

Pertama, Kandidasi menunjukkan dimana lokus kekuasaan di partai politik itu berada sesungguhnya. Apakah bersifat oligarkis, atau menyebar. Schattschneider menyatakan ‘siapa yang menentukan kandidasi politik, maka ia adalah the owner of the party’.

Kedua, Kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi, dengan meminjam istilahnya Pareto. Apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses perputaran di kalangan elit dan non elit, atau hanya di kalangan elit saja (elit digantikan elit).

Ketiga, Kandidasi akan menunjukan politik representasi yang berusha dihadirkan partai politik. Individu yang direkrut merepresentasikan kolektivitas entitas tertentu (demografis, gender, ideology, agama dan lain-lain).

Keempat, kandidasi memperlihatkan perjuangan kekuasaan di internal partai. Bagaimana perjuangan satu faksi dengan faksi lain dalam sebuah partai. Kelima, kandidasi menjadi penentu bagaimana wajah partai di ruang publik. Bagaimana ideologinya, dari mana asalnya, bagaimana pengalaman politiknya dll. Tentu saja nantinya juga akan menentukan pasca pemilu berlangsung.

Keenam, kandidasi memperlihatkan tipe kepartaian. Apakah kartel, catch all, kader, massa atau busines firm. Partai yang bertipe eletoralis dan catch all cenderung terbuka bagi semua komponen masyarakat dalam proses seleksi. Contoh artis jadi Caleg.

Melihat dari besarnya signifikansi proses penyusunan daftar calon anggota legislative tersebut, sudah sepantasnya kita memberikan perhatian yang besar. Partai politik juga harus sungguh-sungguh menghadirkan kader-kader yang kredibel, berintegritas dan memiliki kapasitas tinggi. Agar masyarakat mendapatkan wakil-wakil yang dapat dipercaya dan dapat benar-benar merepresentasikan kepentingannya.

Penulis: Erik Triadi

Penggiat Rumah Suluh/Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM