Lebaran sebagaimana juga Peringatan Hari Raya Keagamaan yang lain, tentu saja memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi Ilahiah dan dimensi sosial-kemasyarakatan. Dalam dimensi Ilahiah, Lebaran atau Idul Fitri, memiliki nilai penting, karena mengakhiri Puasa Ramadhan atau menyudahi suatu “pertempuran rohani”, atau upaya penyucian diri, dan karena itu Lebaran diberi makna sebagai momen kemenangan. Disini termuat makna suci dan sakral, namun di sisi lain, termuat pula kegembiraan, suka cita dan bahagia. Oleh sebab itulah, secara sosial, momen ini diperingati dengan rasa suka yang diluapkan dan kadang disimbolisasi dengan “segalanya baru”.

Bagi mereka yang hidup serba berkecukupan atau yang berkelebihan tentu saja tidak akan menemui masalah dalam momentum ini. Di jaman dimana daya beli menjadi faktor penentu dalam banyak segi kehidupan, termasuk di lapangan politik, maka mereka yang cukup dan lebih, tidak akan menjumpai banyak masalah, kecuali selera yang datangnya dari keinginan, bukan dari kebutuhan. Lantas bagaimana dengan mereka yang pada setiap hari masih terus berjuang untuk dapat hidup layak, dan tidak jarang harus menyusun siasat agar pendapatan yang serba sedikit dapat mencukupi kebutuhan material yang harganya terus melambung. Mereka itulah kaum buruh, yang sampai kini masih harus berjuang, bukan sekedar mendapatkan upah yang layak bagi kemanusiaan, tetapi juga mentransformasikan hubungan produksi yang memuat ketidakadilan, menuju suatu tata hubungan baru yang berkemanusiaan dan berkeadilan.

Lebih dari THR.
Di beberapa tempat, di pusat-pusat industri dan perdagangan, kini muncul aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh, atau pekerja rendahan, dalam rangka menuntut pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya). Peristiwa ini, tentu bukan hanya terjadi saat ini, namun merupakan peristiwa yang berulang, karena memang dalam soal THR, kaum buruh masih harus berjuang, lantaran kerapkali hak tersebut tidak dengan segera diberikan. Bagi perusahaan yang secara nyata dalam kondisi terpuruk, dimana mesin produksi tidak berjalan, maka tentu perlu dibangun suatu saling pengertian. Namun bagi perusahaan yang memang sudah selayaknya memberikan THR, maka tidak seharusnya ada penundaan yang mengakibatkan kaum buruh masih harus melakukan tindakan politik untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Konsep “tunjangan” memang bukan konsep ideal yang menguntungkan bagi buruh. Kaum buruh membutuhkan lebih dari sekedar “tunjangan” (THR). Konsepsi “tunjangan” pada dasarnya tidak dibutuhkan manakala upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak dan bersifat tetap. Konsep “tunjangan” dipahami sebagai siasat untuk menghindar dari pemenuhan upah yang layak dan tetap. Mengapa demikian? Karena pada kenyataan, upah buruh belum dapat dikatakan layak, terutama bila dihadapkan pada kenyataan pelonjakan harga kebutuhan pokok, dan mahalnya biaya pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan termasuk hak kebudayaan – merayakan hari besar keagamaan dengan kondisi dan posisi sebagaimana masyarakat kebanyakan. Sementara itu, “tunjangan” bersifat tidak tetap, temporer, dan nilainya bisa dinegosiasikan sesuai dengan kondisi perusahaan. Apakah mungkin kaum buruh mendapatkan apa yang memang seharusnya diperoleh, dan terhindar dari berbagai siasat yang sebetulnya melemahkan kaum buruh?

Politik Kesejahteraan.
Apa yang dihadapi oleh kaum buruh sesungguhnya bukan persoalan yang bersifat eksklusif, menyangkut hubungan dua pihak dalam hubungan kerja. Persoalan yang dihadapi kaum buruh, langsung atau tidak langsung berkait dengan banyak dimensi, seperti arah dari politik ketenagakerjaan, industri dan pertanian, perdagangan, dan berbagai bidang lain, yang langsung atau tidak langsung memberi pengaruh pada iklim usaha dan daya beli masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif investasi, maka yang kerapkali menjadi pertanyaan investor besar, salah satunya adalah masalah tenaga kerja (buruh). Di bawah rejim pertumbuhan ekonomi, posisi kaum buruh lemah dan dilemahkan, dan posisi buruh inilah yang dijadikan daya saing dalam menarik investasi. Singkatnya, kebijakan yang dibuat negara bukan membela kaum buruh, sebaliknya bersikap ramah kepada investasi.

Apa yang kini dihadapi kaum buruh memperlihatkan bahwa gerak reformasi dan format demokrasi belum menyentuh persoalan buruh, dan atau secara umum belum menyentuh akar-akar persoalan ketidakadilan sosial. Kita memang menyaksikan keriuhan demokrasi, namun apa yang menjadi perdebatan demokrasi, tidak sejalan dengan pergulatan hidup rakyat. Issue politik yang kini berkembang, meski pada sebagian menunjukan motif kerakyatan, dalam kenyataan lebih sebagai alat negosiasi politik, ketimbang sebagai suatu sikap substansial. Kita belum melihat adanya tendensi yang kuat untuk memajukan seluruh potensi kerakyatan dengan arah memajukan kesejahteraan umum. Cerita tentang rencana pembangunan gedung DPR RI, dengan seluruh fasilitasnya, memperlihatkan watak, yang bukan saja mengabaikan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga memuat motif menjauhkan rakyat dari saluran formalnya.

Dalam kondisi yang demikian, upaya untuk mendorong agar proses demokrasi memuat politik kesejahteraan, yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan praktek yang memihak pada kepentingan kaum buruh, amat mustahil jika mengandalkan insiatif elit. Amat dibutuhkan suatu inisiatif arus bawah untuk terus mendesakkan reform dan gerak demokratisasi yang lebih menyentuh persoalan riil rakyat, khususnya kaum buruh. Pertama, sebagai pilar dari arus bawah adalah konsolidasi di kalangan kaum buruh sendiri, terutama untuk mengkristalisasi kepentingan pokok kaum buruh dan menjadikannya sebagai agenda negara. Kedua, dukungan dari kelas menengah, dalam hal ini kalangan intelektual progresif, agar melahirkan konsep-konsep demokrasi yang bukan masuk dalam arus utama politik kebijakan, sebaliknya menyuburkan konsep politik kesejahteraan buruh. Ketiga, dukungan dari kekuatan politik yang progresif, terutama dari partai oposisi, agar benar-benar dapat menangkap denyut kepentingan kaum buruh, dan menjadikan aspirasi buruh sebagai agenda politik opisisi.

Dengan pertautan tiga elemen tersebut kita menaruh harapan bagi derasnya arus politik kesejahteraan. Arus deras politik kesejahteraan buruh yang disokong oleh kesadaran politik kaum buruh, tentu saja akan lebih memberi makna dan sekaligus akan mengubah watak demokrasi, sehingga lebih punya akar dalam persoalan-persoalan rakyat. Perubahan yang diharapkan adalah perbaikan nasib buruh yang lebih mendasar, sehingga buruh mendapatkan upah layak yang bersifat tetap. Kondisi ini tentu akan menjadi faktor penting dalam mendongkrak produktivitas nasional. Dan bagi buruh sendiri, kondisi tersebut akan memperluas kesempatan kaum buruh, termasuk dalam menyambut penuh bahagia hari besar keagamaan. (dje)